Wacana pimpinan DPR Ade Komarudin untuk membentuk sekolah parlemen bagi semua anggota dewan baik di tingkat pusat hingga daerah guna meningkatkan kualitas anggota dewan dikritisi Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay.
Saleh menyebut bahwa dibentuknya sekolah parlemen akan tumpang tindih dengan fungsi partai dalam proses rekrutmen dan pengkaderan. Ia mengambil contoh di tubuh PAN yang telah memiliki sekolah kader politik. Ia menyebut bahwa secara subtansi sama dengan konsep sekolah parlemen.
"Saya kira bisa saja tumpang tindih. Kami di PAN pun sudah ada sekolah kader politik. Pesertanya justru dari kalangan muda yang baru berinteraksi dengan politik. Lima sampai sepuluh tahun lagi, Insya Allah mereka sudah siap didistribusikan untuk ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi kita," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (26/7).
"Sejauh ini, menurut pengamatan saya, partai-partai terus melakukan up grading. Kalau dimaksimalkan, saya kira itu sudah sangat cukup," sambungnya.
Oleh sebab itu, gagasan tersebut harus dibicarakan dengan parpol. Sebabnya, selain memiliki fungsi pembinaan, parpol juga memiliki platform, ideologis dan standarisasi masing-masing, termasuk dalam hal legislagi.
"Selain itu, standarisasi yang dimaksud juga perlu dirumuskan. Masing-masing partai punya ideologi dan garis perjuangan. Karena itu, standar implementasi ideologi dan garis perjuangannya juga berbeda-beda," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Akom mengatakan gagasan sekolah parlemen adalah sebagai upaya peningkatan kualitas anggota dewan dan supaya kualitasnya memiliki standar. Adapun lokasi sekolah yang dipilih adalah Wisma Kopo, Bogor.
"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," kata Akom.
Sekolah yang rencanya akan diikuti oleh seluruh Anggota DPR RI dan anggota DPRD di seluruh Indonesia akan ditargetkan dilaksanakan tahun ini. Dia berharap semua partai politik juga bisa ikut terlibat dalam program ini.
"Caleg-calegnya dapat latihan di sana. Dapat pengetahuan bagaimana menjadi anggota parlemen yang baik," kata Politisi Partai Golkar itu.
Disinggung mengenai anggaran, Ade mengatakan dananya minim. Ia pun menyinggung anggaran yang dipergunakan juga bisa dari pengalihan biaya bimbingan teknis (bimtek) anggota dewan.
"Sekarang ini, bimtek sering dijadikan lahan korupsi. Banyak bimtek bodong. Daripada dikorupsi ya sekalian dibikin sekolah saja. Kurikulumnya juga harus terstandar," tukasnya.
[mel]
