Berita

Politik

Ketua DPR Tolak Kebijakan Sri Mulyani Soal Pemotongan Tunjangan Guru

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016 | 13:45 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI), memotong anggaran untuk tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebesar Rp 23,3 triliun di APBN Perubahan 2016.

Mengetahui perihal tersebut, pimpinan DPR RI, Ade Komarudin menghimbau agar anggaran untuk tenaga guru tidak jadi dipotong.

"Saya sih mau minta ke Bu SMI kalau nanti ketemu dan juga ke Banggar (Badan Anggaran), diusahakan kalau tunjangan guru tidak usah dipotong," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/8).

Bahkan dirinya menyatakan lebih baik gaji pejabat negara saja yang dipotong dibanding uang tunjangan untuk pahlawan tanpa jasa itu yang harus dipangkas.

"Kalau mau dipotong yang lain. Kalau enggak ada lagi yang bisa dipotong, potong gaji pejabat negara. Guru janganlah," tegasnya.

"Kita bisa begini aja karena mereka. Tahu terima kasih lah," demikian Akom.

Sebelumnya diberitakan, pemangkasan anggran tunjangan profesi guru masuk dalam program penghematan transfer daerah sebesar Rp 70,1 triliun.

"Tunjangan profesi guru PNSD dihemat Rp 23,3 triliun karena overbudjeting. Gurunya tidak ada atau gurunya ada tapi tidak bersertifikat, sehingga tidak bisa diberikan tunjangan itu. Kan syarat dapat tunjangan guru yang bersertifikat," terang Sri Mulyani.

Diakuinya, pemotongan anggaran tunjangan profesi guru PNSD ini lantaran penurunan jumlah guru bersertifikat yang berhak memperoleh tunjangan ini dari 1,3 juta orang menjadi 1,2 juta orang karena pensiun.

Adanya sisa tunjangan profesi guru tahun 2015 di rekening kas umum daerah Rp 19,6 triliun yang harus diperhitungkan dalam penyaluran tunjangan di 2016.

Untuk diketahui, pemotongan anggaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD masuk dalam penghematan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 23,7 triliun di APBN-P 2016.

Tunjangan profesi guru PNSD dipotong Rp 23,3 triliun yang merupakan selisih pagu anggaran di APBN-P 2016 Rp 69,7 triliun, sementara di progonosis pagunya hanya butuh Rp 46,4 triliun.

Sedangkan dana tambahan penghasilan guru PNSD dipangkas Rp 209,1 miliar yang merupakan selisih dari Rp 1 triliun di pagu APBN-P dengan progonosis yang lebih rendah Rp 811,4 miliar. [zul]

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

PDIP: Pemecatan Ubedilah adalah Upaya Pembungkaman KKN Jokowi

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11

Pria Tanpa Identitas Bunuh Diri Usai Terjun Bebas dari Lantai 5 Mal Ciputra

Selasa, 28 Januari 2025 | 22:33

UPDATE

Dasco Heran Tatib DPR jadi Melebar

Jumat, 07 Februari 2025 | 15:38

Anggaran IKN Diblokir, Istana: Pemerintah Tetap Komitmen Lanjutkan Pembangunan

Jumat, 07 Februari 2025 | 15:30

IKN Sudah Selesai, Mangkrak!

Jumat, 07 Februari 2025 | 15:22

Tinggalkan Eropa, Bek Timnas Indonesia Pilih Terbang ke Jepang

Jumat, 07 Februari 2025 | 15:07

Menhan Sjafrie: DPN dalam Proses Finalisasi Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Jumat, 07 Februari 2025 | 14:58

Dasco: Tatib DPR Hanya Berfungsi sebagai Pengawasan dan Rekomendasi bagi Pemerintah

Jumat, 07 Februari 2025 | 14:54

PHR Percepat Produksi Minyak Lewat Pengembangan Metode Steamflood

Jumat, 07 Februari 2025 | 14:46

Sudah Tepat Prabowo Setop Anggaran IKN

Jumat, 07 Februari 2025 | 14:37

Pimpin Sidang Perdana DPN, Prabowo Tekankan Vitalnya Aspek Pertahanan Negara

Jumat, 07 Februari 2025 | 14:21

BI Bantu Dongkrak Penjualan UMKM Rumah Tenun Mutiara Songket Aceh

Jumat, 07 Februari 2025 | 14:19

Selengkapnya