Berita

Politik

Ketua DPR Tolak Kebijakan Sri Mulyani Soal Pemotongan Tunjangan Guru

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016 | 13:45 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI), memotong anggaran untuk tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebesar Rp 23,3 triliun di APBN Perubahan 2016.

Mengetahui perihal tersebut, pimpinan DPR RI, Ade Komarudin menghimbau agar anggaran untuk tenaga guru tidak jadi dipotong.

"Saya sih mau minta ke Bu SMI kalau nanti ketemu dan juga ke Banggar (Badan Anggaran), diusahakan kalau tunjangan guru tidak usah dipotong," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/8).


Bahkan dirinya menyatakan lebih baik gaji pejabat negara saja yang dipotong dibanding uang tunjangan untuk pahlawan tanpa jasa itu yang harus dipangkas.

"Kalau mau dipotong yang lain. Kalau enggak ada lagi yang bisa dipotong, potong gaji pejabat negara. Guru janganlah," tegasnya.

"Kita bisa begini aja karena mereka. Tahu terima kasih lah," demikian Akom.

Sebelumnya diberitakan, pemangkasan anggran tunjangan profesi guru masuk dalam program penghematan transfer daerah sebesar Rp 70,1 triliun.

"Tunjangan profesi guru PNSD dihemat Rp 23,3 triliun karena overbudjeting. Gurunya tidak ada atau gurunya ada tapi tidak bersertifikat, sehingga tidak bisa diberikan tunjangan itu. Kan syarat dapat tunjangan guru yang bersertifikat," terang Sri Mulyani.

Diakuinya, pemotongan anggaran tunjangan profesi guru PNSD ini lantaran penurunan jumlah guru bersertifikat yang berhak memperoleh tunjangan ini dari 1,3 juta orang menjadi 1,2 juta orang karena pensiun.

Adanya sisa tunjangan profesi guru tahun 2015 di rekening kas umum daerah Rp 19,6 triliun yang harus diperhitungkan dalam penyaluran tunjangan di 2016.

Untuk diketahui, pemotongan anggaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD masuk dalam penghematan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 23,7 triliun di APBN-P 2016.

Tunjangan profesi guru PNSD dipotong Rp 23,3 triliun yang merupakan selisih pagu anggaran di APBN-P 2016 Rp 69,7 triliun, sementara di progonosis pagunya hanya butuh Rp 46,4 triliun.

Sedangkan dana tambahan penghasilan guru PNSD dipangkas Rp 209,1 miliar yang merupakan selisih dari Rp 1 triliun di pagu APBN-P dengan progonosis yang lebih rendah Rp 811,4 miliar. [zul]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Golkar Somasi Said Didu-Sri Radjasa

Selasa, 10 November 2026 | 16:21

Gibran Masih Dampingi Prabowo di Acara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional

Selasa, 10 November 2026 | 16:18

Mundur atau Dimakzulkan, Gibran Tetap Berhak Dapat Pensiun?

Selasa, 10 November 2026 | 16:05

Laksma TNI Salim Guncang Kampus Ternama di Moskwa, Ini yang Dibahas

Selasa, 10 November 2026 | 16:00

Prabowo Tak Beri Penolakan atas Niat Gibran Mundur

Selasa, 10 November 2026 | 15:58

Ketika Sebuah Bangsa Kehilangan Kepekaan Terhadap Bahaya

Selasa, 10 November 2026 | 15:55

Masa Depan PSI Makin Rumit Usai Ditinggal Tiga Elite

Selasa, 10 November 2026 | 15:52

Presiden Prabowo Harus Bersih-bersih Kabinet Usai Kasus Penyadapan

Selasa, 10 November 2026 | 15:46

Mundur dari PSI, Tiga Loyalis Jokowi Berpaling ke Prabowo

Selasa, 10 November 2026 | 15:39

Istana Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo

Selasa, 10 November 2026 | 15:36

Selengkapnya