Isu pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang saat ini dijabat Letjen (Purn) Sutiyoso harus segera diakhiri. Sebab jika desas-desus akan adanya pergantian Kepala BIN tak segera disudahi, akan banyak pihak yang dirugikan.
"Pimpinan BIN yang masih bekerja jelas dirugikan karena beliau tak akan bisa bekerja optimal dengan maraknya sas-sus tersebut," ungkap pengamat politik senior AS Hikam (Jumat, 26/8).
Tak hanya itu, pihak yang digosipkan sebagai calon Kepala BIN juga dirugikan karena dengan munculnya spekulasi tersebut tentu yang bersangkutan juga menjadi sasaran spekulasi politik serta sorotan pihak-pihak yang memiliki kepentingan strategis baik di dalam dan di luar negeri.
"Dan Pemerintah, khususnya Presiden Jokowi (PJ), sebagai pengguna (user) utama dari BIN juga akan terkena limbah gosip tersebut. Minimum akan ada pertanyaan apakah beliau menganggap serius lembaga telik sandi itu atau tidak?" kata mantan anggota Komisi I DPR RI ini.
Lebih jauh dari itu, yang paling dirugikan oleh maraknya gosip ini adalah bangsa dan negara kita, Indonesia. Sebab konstelasi keamanan nasional dan pertahanan negara saat ini dan masa depan sangat volatile. Karena itu, optimalisasi lembaga intelijen straregis adalah mutlak diperlukan.
Dia mengingatkan pemerintah tak boleh membuka peluang sedikitpun bagi BIN menjadi bagian dari arena pertarungan politik dan harus menjaganya agar ia netral dari wacana dan praksis politik.
"Sedikit saja BIN masuk angin karena politisasi, seperti munculnya desas desus tentang pergantian pimpinan seperti sekarang ini, maka resikonya akan sangat besar terhadap keberadaan, citra, dan kinerjanya. Dan berarti kita mempertaruhkan kamnas dan hanneg!" tandasnya.
Isu pergantian Kepala BIN ini sudah lama berebak. Wakapolri Komjen Budi Gunawan dikabarkan yang akan menggantikan. Bahkan beberapa hari lalu digosipkan Presiden sudah mengirimkan nama calon Kepala BIN ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun ternyata tidak benar.
[zul]
