Berita

Politik

Ketua DPR: Jangan Sampai Human Trafficking Terjadi Di Bagian Lain Indonesia

KAMIS, 25 AGUSTUS 2016 | 14:10 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Pimpinan DPR mengapresiasi terungkapnya jaringan perdagangan manusia atau human trafficking di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ya menurut saya kita berikan apresiasi selama ini kepada kepolisan terutama di NTT yang kelihatannya bergerak cukup aktif soal itu," kata Ketua DPR, Ade Komaruddin di lobi Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pust, Kamis (24/8).

Menurut dia, selayaknya aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus tersebut hingga terselesaikan dengan baik.


"Kita juga minta diproses dengan baik. Menurut hukum yang ada kita tidak mau human trafficking, apalagi yang ada di Indonesia. Sekarang di bagian timur bisa jadi nanti di bagian lain kan," terangnya.

Disinggung kemungkinan akar masalah human trafficking di NTT karena kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah timur Indonesia, Akom, demikian dia disapa, menekankan, ini konteksnya beda.

"Ini soal tindak pidana. Kehidupan ini pasti ada orang yang melakukan tindan pidana ada yang melakukan tindak perdata makanya sudah pasti hukum dibuat karena ada itu," pungkasnya.

Data Polda NTT menunjukkan, sebanyak 1.667 warga NTT diduga menjadi korban jaringan perdagangan orang. Dari data yang ada, pada 2015, 941 orang menjadi korban perdagangan orang. Sedangkan pada Januari- Juli 2016, 726 orang menjadi korban.[wid] 

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya