Berita

Politik

Ketua DPR: Jangan Sampai Human Trafficking Terjadi Di Bagian Lain Indonesia

KAMIS, 25 AGUSTUS 2016 | 14:10 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Pimpinan DPR mengapresiasi terungkapnya jaringan perdagangan manusia atau human trafficking di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ya menurut saya kita berikan apresiasi selama ini kepada kepolisan terutama di NTT yang kelihatannya bergerak cukup aktif soal itu," kata Ketua DPR, Ade Komaruddin di lobi Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pust, Kamis (24/8).

Menurut dia, selayaknya aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus tersebut hingga terselesaikan dengan baik.


"Kita juga minta diproses dengan baik. Menurut hukum yang ada kita tidak mau human trafficking, apalagi yang ada di Indonesia. Sekarang di bagian timur bisa jadi nanti di bagian lain kan," terangnya.

Disinggung kemungkinan akar masalah human trafficking di NTT karena kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah timur Indonesia, Akom, demikian dia disapa, menekankan, ini konteksnya beda.

"Ini soal tindak pidana. Kehidupan ini pasti ada orang yang melakukan tindan pidana ada yang melakukan tindak perdata makanya sudah pasti hukum dibuat karena ada itu," pungkasnya.

Data Polda NTT menunjukkan, sebanyak 1.667 warga NTT diduga menjadi korban jaringan perdagangan orang. Dari data yang ada, pada 2015, 941 orang menjadi korban perdagangan orang. Sedangkan pada Januari- Juli 2016, 726 orang menjadi korban.[wid] 

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya