Berita

Muhadjir Effendy/Net

Politik

KMSTP Soroti Kebijakan Mendikbud Tak Ada Kaitan Dengan Hasil Reshuffle

RABU, 24 AGUSTUS 2016 | 21:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Koalisi Masyarakat menyoroti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini tak ada kaitan dengan pergantian Anis Baswedan ke Muhadjir Effendy. Karena pergantian Mendikbud merupakan hak prerogatif Presiden yang harus dihormati.

"Nggak ada itu. Semua sudah pilihan dan hak prerogatif Presiden. Semua harus menerima," jelas Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) Febri Hendri di Tartine Restaurant, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Kendati demikian, karena yang saat ini yang mendapat amanah sebagai Mendikbud adalah Muhadjir Effendy dia berharap agar menteri baru terpilih menjaga amanah dengan baik. "Kurangi sesuatu yang membuat kontroversi," saran dia.


Karena itu, dia meminta Mendikbud melakukan perbaikan dan terobosan di dunia pendidikan dan bukan membuat wacana yang menimbulkan perdebatan publik. "Kami ingin Pak Menteri menyelesaikan masalah tanpa masalah," ujar aktivis ICW ini.

Febri memahami sebetulnya wacana Mendikbud terkait full day school atau wacana lainnya baik. Namun penyampaiannya kurang pas sehingga menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. "Jadi sebelum membuat wacana harusnya ditimbang dan teliti terlebih dahulu. Bahkan kalau perlu di riset agar tidak menimbulkan kegaduhan," ucapnya.

Masukan-masukan yang disampaikan KMSTP, kata Febri, belum akan disampaikan langsung kepada Mendikbud. Karena pihaknya hanya ingin mengingatkan sebagai masyarakat sipil. "Tapi kalau memang Mendikbud mengundang ya, kami dengan senang hati akan datang dan memberikan masukan," ujarnya.

Lebih jauh soal full day school, dia meminta Kemendikbud, harus siap dengan menambah jumlah guru yang berkualitas, dan juga anggaran yang cukup bila wacana tersebut betul-betul dijalankan. "Guru juga seharusnya mendapat tunjangan yang cukup dan uang pensiun," usul dia.

Yang penting sebelum mengeluarkan kebijakan, dia meminta Mendikbud melakukan riset terlebih dahulu karena Kemendikbud juga mempunyai Lembaga Penelitian dan pengembangan. "Ini harus digunakan," tutupnya.[zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya