Berita

Foto :Net

Politik

177 Calhaj RI Ditahan Imbas Pengawasan Aparat Hukum Lemah

RABU, 24 AGUSTUS 2016 | 14:08 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Kalangan Komisi VIII DPR prihatin insiden penahanan ratusan calon haji Indonesia oleh otorita imigrasi karena kedapatan menggunakan paspor negara tersebut.

Namun persoalan itu dipandang buka semata kesalahan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag).

"Secara hukum tidak otamatis dapat disertakan apalagi dibebankan kepada Dirjen Pendis," ujar Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid kepada wartawan di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/8).


Menurut Sodik, ada baiknya Kemenag menegur Dirjen Pendis lantaran kurang memberikan pembinaan kepada masyarakat ihwal pelaksanaan ibadah haji. Disisi lain, pengawasan dari aparat hukum terhadap para petualang penipuan jamaah haji juga lemah.

"Padahal penipuan haji dalam berbagai bentuk sudah sering terjadi, baik di dalam negeri atau seperti sekarang dengan melibatkan kuota luar negeri," terang politisi Gerindra ini.

Oleh karena itu, tegas dia, sudah sepatutnya travel-travel ilegal diberi sanksi berlapis dan maksimum agar penipuan haji baik di dalam mampun luar negeri tidak terulang lagi.[wid] 

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya