Sarjana Jadi Tukang Mebel, Kuli Bangunan Belajar Ngelas

Kondisi pekerja di Palu, Sulawesi Tengah masih memprihatinkan. Musababnya, banyak dari mereka yang belum mendapat upah layak.

Hari sudah sore, Jumat (19/8). Jam menunjukkan pukul 16.30 WIB. Saipan masih asyik menge­las beberapa potongan besi yang berserakan di atas meja. Setelah potongan-potongan itu tersambung, dia menyatukan besi tersebut ke gerbang yang hampir selesai dibuatnya.

"Kejar target, dua minggu gerbang harus sudah selesai," ucap Saipan yang mengenakan seragam biru lengkap dengan penutup wajah di kepala.

Tidak sendirian, Saipan ber­sama belasan pekerja lainnya harus berjibaku dengan puluhan potongan besi yang berserakan di meja cukup luas itu. Tidak hanya kuat, besi-besi tersebut harus mulus karena akan diguna­kan untuk gerbang rumah yang sudah dipesan warga.

Menempati ruang seluas lapan­gan basket, tempat pengelasan ini cukup layak. Seluruh pekerja harus mengenakan seragam anti api. Begitu juga sarung tangan, tahan api agar tidak menimbul­kan luka bakar saat melakukan pengelasan. Lokasinya berada di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Sulawasi Tengah.

Bahkan, bagi pekerja yang melakukan pengelasan berat, harus menggunakan bilik khusus berukuran 1x1 meter. Bilik ini dilengkapi korden yang juga tahan terhadap api.

Menjelang pukul 5 sore, se­luruh pekerja kembali ke mess masing-masing. "Besok jam 8 pagi harus mulai kerja lagi," ucap Saipan dengan wajah letih.

Saipan mengaku beralih pekerjaan menjadi tukang las karena penghasilannya sebagai kuli bangunan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. "Sehari paling ban­yak dapat Rp 70 ribu," ucap pria dua anak ini.

Apalagi, lanjutnya, kebutuhan sehari-sehari di Palu cukup ting­gi, mencapai Rp 50 ribu setiap hari. "Praktis hanya menyisa­kan Rp 20 ribu. Itu kalau kerja. Kalau tidak kerja, ya nombok," tuturnya.

Hal itu diperberat dengan tidak adanya jaminan kesehatan dalam bentuk BPJS Kesehatan. "Jadi kalau ada yang sakit, kami bingung berobat, soalnya semua serba mahal," katanya.

Namun, pria berumur 31 tahun ini merasa bersyukur karena sang istri membantunya dengan usaha kecil-kecilan. "Lumayan buat tambah-tambah penuhi ke­butuhan keluarga," ujarnya.

Demi memperbaiki kehidu­pannya, Saipan ingin beralih pekerjaan sebagai pengelas besi. "Sekarang baru latihan selama dua bulan," ucapnya.

Nanti kalau hasilnya bagus, ia akan melamar kerja di salah satu perusahaan besar di Luwuk, Sulawesi Tengah. "Di sana lu­mayan, sebulan bisa dapat Rp 3 juta," sebutnya.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Sulawesi Tengah Lukius Todama, Upah Minimum Kota (UMK) Palu terlalu rendah dibanding kebutuhan hidup sehari-hari. Sebab, kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Rp 2,5 juta, sedangkan UMK Palu hanya Rp 1,9 juta. "Gaji tidak cukup untuk membeli kebutuhan pokok," ujar Lukius di Palu, Sulteng, kemarin.

Tidak hanya soal gaji, kata Lukius, banyak perusahaan di Palu tidak memberikan Tunjungan Hari Raya (THR) kepada kary­awannya. Pasalnya, para pengu­saha beralasan tidak mengetahui aturan tersebut, sehingga tidak pernah bayar hak karyawan itu setiap tahunnya. "Kalau yang mampu tapi tidak mau bayar, kami datangi agar mereka mau bayar," tandasnya.

Namun, bagi perusahaan yang memang tidak mampu memba­yar tunjungan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan lebih jauh. "Kalau diancam, malah perusahaan tersebut langsung mem-PHK karyawannya," lanjut Lukius.

Namun, ada juga pekerja yang lebih beruntung seperti Ardiansyah. Dia bekerja di salah satu perusahaan besar di Luwuk, Sulteng. Gajinya sebagai pekerja las Rp 4,5 juta.

Dia sedang meningkatkan kemampuannya sebagai tukas las di BLK Sulawesi Tengah selama dua bulan. "Bila nanti lulus dan punya spesialisasi khusus las, bisa dapat gaji 6 juta," ucapnya.

Jika gajinya Rp 6 juta, dia mengaku akan mencicil rumah agar bisa ditempati istri dan satu anaknya. "Selama ini masih ting­gal di rumah mertua," ucapnya.

Selama mengikuti pelatihan las, Ardiansyah mengaku tidak ditarik uang sepeser pun, malah mendapat tempat tinggal di mess selama dua bulan.

Untuk itu, dia berharap agar semua pekerja yang tidak mem­punyai keahlian, mengikuti pelatihan terlebih dahulu agar bisa mudah mendapat kerja dan mendapat penghasilan besar. "Kalau dapat gaji besar, bisa menyekolahkan anak di tempat lebih baik," ujar pria berumur 29 tahun ini.

Lain lagi dengan Maghfiroh. Wanita lulusan Fakultas Teknik Universitas Tadolaku, Palu ini memilih sebagai tukang kayu. Sepotong kayu besar dengan si­gap digergajinya hingga tuntas.

Kendati hanya satu-satunya wanita yang belajar kerja sebagai tukang kayu di BLK ini, wanita berjilbab itu merasa percaya diri. "Sekarang baru latihan. Insya Allah dalam waktu tiga minggu lagi sudah bisa," yakinnya.

Selepas mengikuti latihan ini, dia akan membuka usaha mebel bersama 16 teman-temannya yang ikut bareng menjalani latihan. "Tapi, pinjam dulu ke orangtua sebesar Rp 15 juta untuk modal awal," sebut wanita berumur 22 tahun ini.

Latar Belakang
KHL Belum Tuntas, MEA Keburu Datang

Upah Minimum Kota (UMK) Palu, Sulawesi Tengah terla­lu rendah dibanding kebutu­han hidup sehari-hari. Sebab, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh Rp 2,5 juta, sedangkan UMK hanya Rp 1,9 juta.

Lantaran itu, menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Sulawesi Tengah Lukius Todama, pihaknya akan terus melakukan dialog dengan seluruh perusahaan agar bisa menggaji buruh sesuai ke­hidupan layak. "Semoga dalam waktu dekat bisa terwujud," harapnya.

Kendati demikian, dia menyat­akan tidak bisa memaksa seluruh perusahaan memberikan gaji se­suai UMR yang telah ditetapkan pemerintah. Penyebabnya, tidak semua perusahaan kondisinya baik. Khususnya bagi mereka yang bekerja di ruko-ruko yang mempekerjakan karyawan pal­ing banyak 30 orang. "Pemilik ruko akan mem-PHK karyawan bila dipaksa membayar gaji ses­uai UMR," ujarnya.

Namun, bagi perusahaan yang bonafid tapi enggan memberi­kan gaji sesuai UMR, Lukius mengancam akan mengajak buruh perusahaan tersebut untuk mogok kerja sampai manajemen mengabulkan tuntutan tersebut. "Syukurnya langkah itu ampuh. Dua minggu lalu kami juga melakukan cara itu dan berha­sil," sebutnya.

Lukius menambahkan, saat ini jumlah perusahaan di Palu sebanyak 1800 dengan jumlah pekerja 24 ribu. "Syukurnya, mayoritas perusahaan masih memperhatikan nasib buruh, walaupun belum memenuhi KHL," tuturnya.

Persoalan bertambah berat, karena Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai berlaku awal tahun 2016. Artinya, per­dagangan bebas yang mencakup barang dan jasa antar sesama negara anggota ASEAN, tidak ada batasnya lagi. Semua bebas masuk.

Namun, tidak semua masyarakat di daerah siap menghadapi arus barang dan tenaga kerja dari luar negeri. Makanya, Sulawesi Tengah mulai menyiapkan ten­aga kerjanya agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing mela­lui latihan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri mengaku terus melaku­kan perbaikan sistem ketena­gakerjaan nasional, monitoring, dan percepatan kerja. "Cara kita bekerja dan berfikir harus berubah. Sebab, dunia sekarang ini sudah sangat berubah dan sangat kompetitif," kata Hanif di Palu, Sulteng.

Saat ini, imbuh Hanif, data angkatan kerja tercatat ada 128 juta, dari jumlah itu, 62 persen­nya hanya lulusan SLTP ke bawah. "Ini adalah PR kita semua," tandasnya.

Untuk itu, dia menyarank­an agar ada alokasi anggaran pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi untuk lulusan SMP ke bawah.

Hanif bercerita bahwa set­elah merdeka, Singapura mem­percepat pembangunan SDM dengan memperbanyak pem­bangunan tempat pelatihan ker­ja di mana-mana. "Sehingga, mereka cepat bangkit mengejar ketertinggalan pasca penjaja­han," tandasnya.

Satu satu cara untuk menang dalam persaingan di era yang se­makin kompetitif ini, kata Hanif, adalah dengan meningkatkan kompetensi semua angkatan kerja, terutama angkatan kerja muda.

Namun, lanjut dia, semua itu mensyaratkan peran semua pihak, termasuk Pemda, dunia usaha dan para serikat pekerja sebagai wakil dari para pekerja. "Kita harus mau membuka diri dari masukan dan kritik, teru­tama dari anak-anak muda."

Lanjut Hanif, tumbuh kem­bangnya anak muda sangat penting untuk percepatan kema­juan bangsa. "Jadi bersinergi dengan anak muda yang kreatif akan menjadi solusi terbaik," ujar bekas Anggota Komisi X DPR ini.

Selain itu, Hanif meminta kepada Gubenur dan Bupati Walikota se Sulteng untuk men­indak tegas jika ditemukan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ilegal. Sebab, Indonesia adalah negara terbuka yang dikerangkai dengan koridor hukum.

Sebagai negara terbuka, Indonesia tidak bisa menghalan­gi orang asing masuk. "Namun, syaratnya harus legal dan sesuai aturan. Jika ilegal atau tidak sesuai aturan, maka pemerintah akan menindak," tegasnya.

Sejauh ini, kata dia, arus TKA yang masuk ke Indonesia masih berjalan normal. Namun, di beberapa daerah ada laporan, sejumlah TKA yang bekerja di Indonesia tidak sesuai peraturan yang ada. "Kita pasti tindak te­gas yang ilegal dan deportasi," tandasnya. ***