Berita

Politik

Apa Yang Salah Dengan PDIP Kalau Sampai Dukung Ahok

SABTU, 20 AGUSTUS 2016 | 17:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Publik akan mempertanyakan sikap Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) kalau sampai mendukung Basuki T. Purnama pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.

Karena PDIP merupakan partai pemenang di tingkat nasional dan Jakarta.

Pengamat politik senior Siti Zuhro mengingatkan pada waktu Pilgub 2012, PDIP tak bisa mengusung pasangan calon sendiri. Mengingat PDIP hanya memiliki 11 kursi DPRD DKI Jakarta. Sementara saat itu, syaratnya harus memiliki minimal 15 kursi.


Karena itu PDIP berkoalisi dengan Gerindra yang saat itu memiliki 5 kursi. PDIP menyorongkan kadernya sebagai cagub, yaitu Jokowi berpasangan dengan Basuki T. Purnama dari Gerindra.

"Pada saat itu saja PDIP bisa mengusung kader sendiri," ungkap Siti Zuhro kepada Kantor Berita Politik RMOL petang ini.

Karena itu dia mempertanyakan kalau sampai saat ini PDIP tidak mendukung kader sendiri. Padahal PDIP bisa mengusung pasangan calon sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Mengingat PDIP punya 28 kursi di DPRD sementara syarat minimal hanya 22 kursi.

"Kalau sekarang partai pemenang, apa yang salah dengan PDIP kalau sampai tidak mendukung calon sendiri," sambung peneliti LIPI ini.

Apalagi, dia menambahkan, PDIP memiliki banyak kader yang layak untuk memimpin Ibukota.

Menurutnya pula, PDIP akan dicap inkonsisten bahkan dianggap sama dengan Ahok. Sebab kenapa sampai sempat bersitegang dengan Ahok terkait isu deparpolisasi misalnya, kalau pada akhirnya juga mendukung cagub incumbent tersebut.

"Langkahnya tidak seiring sejalan dengan keputusannya," sindirnya. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya