Basuki T. Purnama mengklaim didukung Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017. Klaim tersebut semakin menunjukkan cagub incumbent tersebut inkonsisten.
"Ini semakin menunjukkan dia 'ngepot-ngepot' nggak karuan, ugal-ugalan," ujar pengamat politik senior Siti Zuhro kepada Kantor Berita Politik RMOL petang ini.
Siti mengingatkan pada awalnya Ahok meminta dukungan kepada Megawati, bahkan memberikan tenggat waktu agar merestui dia kembali berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.
Karena tak juga ada sinyal positif dari Mega, Ahok memutuskan maju lewat jalur perseorangan dengan menggandeng
Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI. Relawannya yang tergabung dalam Teman Ahok pun gencar mengumpulkan KTP untuk memenuhi persyaratan.
"Jalur perseorangan memang harus lebih siap. Karena harus kumpulkan KTP. Tapi jangan kamuflase, jangan tiba-tiba
say good bye," sambung peneliti LIPI ini.
Karena, seiring dengan perjalanan waktu, Ahok ternyata tidak jadi lewat perseorangan. Dia memutuskan maju lewat jalur partai politik. Padahal saat itu, mereka sudah mengklaim berhasil mengumpulkan 1 juta KTP dari yang disyaratkan minimal 525 ribu KTP.
"Jadi anti klimaks. Saat pengumuman 1 juta KTP, dia malah mengenalkan diri akan maju lewat parpol," ungkap pengamat yang kerap siapa Wiwik ini. Saat itu ada tiga partai yang menyatakan mendukung, Hanura, Golkar, dan Nasdem.
Sekarang, dia menambahkan, Ahok kembali merapat ke PDIP. Bahkan mengklaim sudah mendapat dukungan. Menurutnya, itu sama saja Ahok berusaha menggiring opini dan memberikan semacam
warning kepada Megawati. Namun, melihat manuver politik Ahok selama ini, orang mulai tidak percaya.
"Karena omongan yang mana yang bisa dipercaya dari Ahok," tandasnya.
[zul]
