Berita

Ade Komarudin/Net

Politik

Ini Alasan Ketua DPR Setuju Harga Rokok Naik

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016 | 21:00 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Ketua DPR RI, Ade Komarudin setuju dengan adanya desakan agar pemerintah segera merealisasikan kenaikan harga jual rokok menjadi minimal Rp50 ribu per bungkus terus menguat. Alasannya, pendapat negara akan bertambah seiring kenaikan harga rokok.

"Kalau naik harganya, pasti akan bertambah kita punya pendapatan negara. Berarti penerimaan negara dari setkor itu akan diprediksi meningkat dan akan menolong APBN kita supaya blebih sehat di masa yang akan datang," jelasnya di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (19/8).

Akom juga merasa, kenaikan rokok juga dapat menekan jumlah perokok, sehingga angka kesehatan masyarakat di Indonesia dapat ditingkatkan.


"Itu sebagai salah satu langkah agar semakin hari masyarakat tidak lagi begitu banyak yang konsumsi yang diketahui (rokok) tdak sehat," ucap politisi Golkar ini.

Meski begitu, dirinya meyakini wacana menaikkan harga rokok ini tidak akan menganggu regulasi petani tembakau ke depannya.

"Mereka (petani tembakau) dapat seperti sedia kala bekerja di sektornya sesuai dengan profesi yang dipilihnya selama ini," demikian Ade.

Sebelumnya, usulan kenaikan harga merupakan hasil studi Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI).

Selain menaikkan harga jual, pemerintah diminta dapat mengatur tata niaga rokok yang selama ini amat semrawut dan terlalu bebas. Alhasil siapa saja dan di mana saja orang bisa membeli rokok, termasuk anak di bawah umur. [sam]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya