Berita

Ade Komarudin/Net

Politik

Ini Alasan Ketua DPR Setuju Harga Rokok Naik

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016 | 21:00 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Ketua DPR RI, Ade Komarudin setuju dengan adanya desakan agar pemerintah segera merealisasikan kenaikan harga jual rokok menjadi minimal Rp50 ribu per bungkus terus menguat. Alasannya, pendapat negara akan bertambah seiring kenaikan harga rokok.

"Kalau naik harganya, pasti akan bertambah kita punya pendapatan negara. Berarti penerimaan negara dari setkor itu akan diprediksi meningkat dan akan menolong APBN kita supaya blebih sehat di masa yang akan datang," jelasnya di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (19/8).

Akom juga merasa, kenaikan rokok juga dapat menekan jumlah perokok, sehingga angka kesehatan masyarakat di Indonesia dapat ditingkatkan.


"Itu sebagai salah satu langkah agar semakin hari masyarakat tidak lagi begitu banyak yang konsumsi yang diketahui (rokok) tdak sehat," ucap politisi Golkar ini.

Meski begitu, dirinya meyakini wacana menaikkan harga rokok ini tidak akan menganggu regulasi petani tembakau ke depannya.

"Mereka (petani tembakau) dapat seperti sedia kala bekerja di sektornya sesuai dengan profesi yang dipilihnya selama ini," demikian Ade.

Sebelumnya, usulan kenaikan harga merupakan hasil studi Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI).

Selain menaikkan harga jual, pemerintah diminta dapat mengatur tata niaga rokok yang selama ini amat semrawut dan terlalu bebas. Alhasil siapa saja dan di mana saja orang bisa membeli rokok, termasuk anak di bawah umur. [sam]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya