Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo
Total anggaran dana desa (ADD) yang disalurkan ke 74.754 desa pada tahun 2016 sebesar Rp46,9 triliun. Sehingga rata-rata desa mendapatkan dana sekitar Rp600 Juta hingga Rp700 juta. Hal tersebut belum termasuk anggaran desa dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Karena itu 1 desa bisa mendapatkan Rp 1 miliar.
Demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo pada Penutupan Temu Karya Nasional dalam rangka evaluasi perkembangan desa dan kelurahan Tahun 2016 di Jakarta, Kamis malam (18/8).
"Kemarin saya ke Kabupaten Belu yang masih masuk kategori desa tertinggal. Mereka (Desa-desa di Kabupaten Belu) mendapatkan dana desa rata-rata Rp680 juta per desa. dari Provinsi dapat Rp250 juta, dan dari Kabupaten Belu Rp400 juta. Jadi total bisa mendapatkan Rp 1 Miliar,†ungkapnya.
Dia menjelaskan program dana desa telah memberikan kesempatan bagi pembangunan desa dan menggerakkan ekonomi desa. Bahkan, aktivitas ekonomi di desa dapat menjadi penopang ekonomi perkotaan kalau desa berhasil bergerak menjadi pusat produksi.
"Masyarakat desa bisa mendirikan pabrik-pabrik untuk menopang ekonomi di kota. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di desa. Jadi kalau kita bisa menggerakkan masyarakat desa, ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi kita," ucapnya.
Namun, dia mengakui, yang menjadi persoalan adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat memanfaatkan dana desa untuk memberdayakan ekonomi. Ia berharap, dana desa tersebut dapat memberikan impact (dampak) pada aktivitas ekonomi warga.
"Rp1 Miliar ini bisa dibilang sebagai dana yang besar, tapi juga bisa dikategorikan sebagai dana yang kecil. Makanya kita sangat perlu mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMdes bisa jadi holding company (perusahaan induk) di desa," tekannya.
Untuk itu, menteri Eko juga meminta kerjasama Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membantu memberikan pelatihan terkait penyaluran KUR dan pelatihan terkait BUMDes. "Tapi ini juga harus kerjasama dengan gubernur dan bupati. Karena jumlah desa kita sangat banyak, tidak mungkin kita akomodir sendiri," tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendes Eko juga mengucapkan terimakasih kepada Kemendagri yang telah memberikannya kesempatan untuk bertemu dengan tokoh penggerak desa. Ia juga menepis anggapan bahwa hubungan Kemendagri dan Kemendes berjalan tidak harmonis.
"Saya datang ke acara ini juga atas perintah senior-senior di Kemendagri, yang sudah sangat berpengalaman mengurus desa. Seharusnya saya masih di Belu ini, tapi karena ditelfon agar hadir, maka saya pun hadir di sini," demikian politikus PKB ini.
[zul]
