Berita

Arcandra Tahar/Net

Politik

JK Minta Arcandra Pilih Kewarganegaraan

KAMIS, 18 AGUSTUS 2016 | 15:30 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar menentukan kewarganegaraan yang pasti dipilihnya, Indonesia atau Amerika Serikat.

"Harus diperjelas kewarganegaraannya. Tentu nanti ada upaya untuk menyelesaikan," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta (Kamis, 18/8).

Disingung apakah nantinya pemerintah akan merevisi Undang-Undang Kewarganegaraan, JK enggan memastikannya. Padahal sebelumnya, pemerintah sudah merevisi undang-undang tersebut yang bisa dipilih seseorang ketika menginjak usia 18 tahun.


"Itu nantilah biar dibicarakan. Itu tergantung nanti DPR dengan pemerintah. Pemerintah kan sudah, kita kan sudah ada perubahan yang umur 18 tahun itu awalnya," ujarnya.

Meski begitu, JK mengaku pemerintah saat ini tengah membahas rencana memberikan kesempatan kewarganegaraan ganda bagi penduduk. Lantaran, tren pergerakan orang bertalenta dari negara-negara berkembang ke negara maju untuk mendapatkan pengalaman. Sama halnya seperti yang dialamai Arcandra yang kemudian kembali lagi ke negaranya.

"Memang lagi dibicarakan soal dwi kewarganegaraan, itu memang trennya begitu di dunia ini," lanjut JK.

Lebih jauh, JK menilai lebih baik jika Arcandra kembali sediakala sebagai warga negara Indonesia yang sah. Sehingga, peluangnya difungsikan kembali menjadi pejabat negara kembali terbuka.

"(Peluang Arcandara) bisa. Iya itu selama kemudian kewarganegaraannya lebih baik Indonesia tentu lebih jelas, tentu lebih pasti terbuka bagi dia," demikian JK. [wah] 

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya