Politikus Golkar: Kinerja Pemerintahan Jokowi Tak Efektif Karena Dirongrong PDIP

Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK selama hampir 2 tahun ini tidak bisa berjalan efektif karena selalu dirongrong oleh salah satu partai pendukung majority.

Karena alasan itulah Golkar bergabung dalam Pemerintahan. Bahkan Golkar memutuskan mendukung Jokowi di Pilpres 2019 untuk memberikan kepastian politik kepada Jokowi dalam menjalankan pemerintahan dua periode agar bisa betul-betul menyiapkan program jangka panjangnya.

Demikian disampaikan Wasekjen DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman, dalam keterangannya siang ini (Senin, 15/8), menanggapi pernyataan politikus PDIP, Maruarar Sirait.

"Semua yang dilakukan Gokar semata-mata hanya untuk memberikan stabilitas politik dan mendukung Presiden agar bisa menjalankan roda pemerintahan dengan tenang, objektif dan fokus kepada agenda pro rakyat. Bukan kepada partai-partai yang selalu merongrong wibawa serta menempatkan Presiden sebagai petugas partai semata. Presiden harus betul-betul ditempatkan sebagai  simbol negara pengendali utama pemerintahan," tegas Maman.

Kemarin dalam sebuah diskusi, Maruarar menyampaikan kecurigannya bahwa Golkar mendukung Jokowi sebagai upaya untuk menjadikan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 nanti. [Baca: PDIP Minta Golkar Konsisten Berpolitik]

Menurut Maman Apa yang disampaikan Maruarar Sirait tersebut adalah sebuah pikiran "kekanak-kanakan" dan sempit serta tak berdasar.  "Bahkan saya juga jadi mencurigai bisa jadi PDIP tidak suka dengan masuknya Golkar karena ke depan tidak bisa menekan-nekan Presiden lagi," sambungnya.

Karena itu, Maman mengingatkan, daripada sibuk menjelek-jelekkan partai lain, lebih baik dia introspeksi diri agar bisa menjadi kader yang merdeka terlepas dari kooptasi culture feodal yang tak pernah bisa lepas dari 'Ibu Suri'.

Sementara Partai Golkar, dia menambahkan, adalah partai yang dibangun di atas nilai-nilai demokratis, dimana aspirasi grass root selalu menjadi pertimbangan utama. "Di sisi lain semua keputusan diambil melalui mekanisme aturan partai yang dihadiri oleh seluruh fungsionaris partai dari seluruh Indonesia," demikian Maman Abdurrahman. [zul]