Berita

Maman Abdurrahman/Net

Politik

Politikus Golkar: Kinerja Pemerintahan Jokowi Tak Efektif Karena Dirongrong PDIP

SENIN, 15 AGUSTUS 2016 | 16:42 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK selama hampir 2 tahun ini tidak bisa berjalan efektif karena selalu dirongrong oleh salah satu partai pendukung majority.

Karena alasan itulah Golkar bergabung dalam Pemerintahan. Bahkan Golkar memutuskan mendukung Jokowi di Pilpres 2019 untuk memberikan kepastian politik kepada Jokowi dalam menjalankan pemerintahan dua periode agar bisa betul-betul menyiapkan program jangka panjangnya.

Demikian disampaikan Wasekjen DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman, dalam keterangannya siang ini (Senin, 15/8), menanggapi pernyataan politikus PDIP, Maruarar Sirait.


"Semua yang dilakukan Gokar semata-mata hanya untuk memberikan stabilitas politik dan mendukung Presiden agar bisa menjalankan roda pemerintahan dengan tenang, objektif dan fokus kepada agenda pro rakyat. Bukan kepada partai-partai yang selalu merongrong wibawa serta menempatkan Presiden sebagai petugas partai semata. Presiden harus betul-betul ditempatkan sebagai  simbol negara pengendali utama pemerintahan," tegas Maman.

Kemarin dalam sebuah diskusi, Maruarar menyampaikan kecurigannya bahwa Golkar mendukung Jokowi sebagai upaya untuk menjadikan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 nanti. [Baca: PDIP Minta Golkar Konsisten Berpolitik]

Menurut Maman Apa yang disampaikan Maruarar Sirait tersebut adalah sebuah pikiran "kekanak-kanakan" dan sempit serta tak berdasar.  "Bahkan saya juga jadi mencurigai bisa jadi PDIP tidak suka dengan masuknya Golkar karena ke depan tidak bisa menekan-nekan Presiden lagi," sambungnya.

Karena itu, Maman mengingatkan, daripada sibuk menjelek-jelekkan partai lain, lebih baik dia introspeksi diri agar bisa menjadi kader yang merdeka terlepas dari kooptasi culture feodal yang tak pernah bisa lepas dari 'Ibu Suri'.

Sementara Partai Golkar, dia menambahkan, adalah partai yang dibangun di atas nilai-nilai demokratis, dimana aspirasi grass root selalu menjadi pertimbangan utama. "Di sisi lain semua keputusan diambil melalui mekanisme aturan partai yang dihadiri oleh seluruh fungsionaris partai dari seluruh Indonesia," demikian Maman Abdurrahman. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya