Berita

Net

Hukum

Upeti Freddy Budiman Diduga Lebih Dari Rp 540 Miliar

MINGGU, 14 AGUSTUS 2016 | 23:30 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Upeti yang diberikan gembong narkoba almarhum Freddy Budiman kepada aparat penegak hukum diduga lebih dari Rp 540 miliar. Sebagaimana pengakuan yang disampaikannya kepada Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar yang mencuat ke publik.

AH Maftuchan selaku direktur eksekutif Perkumpulan Prakarsa memprediksi bahwa jumlah uang tersebut masih belum seberapa. Menurutnya, setidaknya terdapat dana mencapai Rp 5-7 triliun dari hasil peredaran narkoba di Indonesia.

"Uang Rp 540 miliar belum apa-apa, pasti lebih dari itu. Kalau saya prediksi angkanya bisa mencapai Rp 5-7 trilliun," terangnya dalam diskusi 'Bagaimana Membongkar Alur Uang Narkoba? di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta (Minggu, 14/8)


Maftuchan menjelaskan, angka tersebut didapat dari banyaknya jumlah berbagai jenis narkoba yang masuk ke Indonesia. Dengan harga yang diperjualbelikan dari bandar kepada pemakai.

Berdasarkan data kejahatan narkotika di seluruh dunia yang dirilis United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), sebanyak 70-80 persen dana hasil kejahatan narkotika akan dicuci ke berbagai tempat.

Hal itu dimaksudkan agar bisnis barang haram tersebut tetap terjaga dan dapat semakin berkembang.

"Bukan tidak mungkin memang aliran dana ini masuk ke kantong-kantong aparat penegak hukum atau kepada satu instansi tertentu," tegas Maftuchan. [wah]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya