Berita

Iskan Qolba Lubis/Net

Politik

PENYELANGGARAAN HAJI 2016

DPR: Pemerintah Harus Segera Selesaikan Persoalan Keterlambatan Visa

SABTU, 13 AGUSTUS 2016 | 22:13 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sebanyak 116 dari 450 calon jamaah haji di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat harus mengundurkan keberangkatannya menjadi 30 Agustus 2016 karena belum keluarnya visa.

Padahal, ratusan jamaah haji tersebut seharusnya masuk dalam kloter 5 untuk berangkat pada 11 Agustus 2016. Sebaliknya, kloter yang seharusnya berangkat pada 30 Agustus 2016 menjadi masuk ke kloter 5 untuk berangkat pada 11 Agustus 2016.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyesalkan hal tersebut. Menurutnya, Pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah, khususnya terkait visa, yang menjadi persoalan krusial pada Penyelenggaraan Ibadah Haji.


"Seharusnya bisa diantisipasi beberapa celah yang bisa menjadi penyebab utama kekisruhan terkait visa, seperti tidak siapnya data dan persyaratan yang tidak terpenuhi,” jelas Iskan di sela reses di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Sabtu (13/8).

Dalam keterangan persnya, dia menjelaskan, salah satu ketidaksiapan data tersebut, adalah Surat Keputusan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang terlambat ditandatangani oleh gubernur atas usulan dari bupati atau walikota. Pun halnya perihal paspor yang dimiliki calon jemaah haji yang tidak terekam.

Padahal, tiap tahun, Kementerian Agama mendapatkan dana miliaran rupiah untuk melakukan evaluasi haji agar persoalan keterlambatan visa tersebut tidak terus terjadi.

"Padahal, sebelumnya Kementerian Agama berjanji akan adanya perbaikan dari tahun sebelumnya. Namun dengan adanya kekisruhan visa ini kami mempertanyakan komitmen mereka," tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Oleh karena itu, Komisi VIII mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan visa tersebut dengan langkah konkret. Jangan sampai keberangkatan para calon jamaah haji tersebut menjadi mundur karena terlambatnya penerbitan visa.

"Berdasarkan laporan, bahkan disinyalir masih ada ribuan visa bermasalah lainnya di berbagai daerah dan Kemenag harus tuntaskan masalah ini," demikian Iskan Qolba Lubis. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya