Berita

Ahok bersama relawan dan partai pendukung/Net

Politik

Golkar Dan Nasdem Diingatkan Jangan Tekan Ahok

JUMAT, 12 AGUSTUS 2016 | 10:02 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sebagai sesama partai pendukung Basuki T. Purnama, Partai Hanura tak mempersoalkan sikap Nasdem dan Golkar soal penentuan siapa yang akan mendampingi cagub incumbent yang akrab disapa Ahok tersebut.

Nasdem ngotot cawagub Ahok adalah Heru Budi Hartono. Karena Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu sudah dipilih Ahok saat sebelumnya hendak maju dari jalur perseorangan.

Sedangkan Golkar menyodorkan beberapa nama kepada Ahok untuk dipilih sebagai cawagub. Dua di antaranya, Heru dan Djarot Saiful Hidayat, Wagub DKI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan.


"Silakan, sah-sah saja," ujar Ketua DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding kepada Kantor Berita Politik RMOL pagi ini.

Namun, sebagai partai paling besar di antara ketiga partai pendukung Ahok, Hanura mengingatkan agar Ahok jangan ditekan-tekan. Sesuai sikap Hanura, berikan kebebasan kepada Ahok untuk menentukan pendampingnya.

"Saya kira partai pendukung, jangan ada semacam tekanan teradap Ahok dalam memlih pendamping. Berikan kebebasan. Ini juga dalam rangka agar yang bersangkutan dapat merealisaikan visi-misinya nanti," tegas anggota Komisi III DPR ini.

Meski menyerahkan kepada Ahok, Hanura sendiri memang menilai kebersamaan dengan Djarot Saiful Hidayat layak dilanjutkan. "Saya kira cukup bagus antara Ahok dengan Djarot dalam mempinin. Kita harap bisa dilanjutkan. Semoga PDIP memberikan restu. Jadi sama-sama dalam mendukung Ahok dan Djarot," demikian Suding.

Basuki T. Purnama didukung Hanura, Nasdem dan Golkar. Kursi ketiga partai tersebut di DPRD DKI Jakarta cukup sebagai syarat untuk mengusung Ahok. Mengingat gabungan tiga partai itu memiliki 24 kursi, lebih dari 22 kursi syarat minimal. Hanura memiliki 10 kursi, Golkar 9 kursi dan Nasdem 5 kursi.  [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya