Berita

Ratu Hemas, Fahira Idris, Irman Gusman, Brigjen Suntana, Aldwin Rahadian

Hukum

Fahira Dan HAMI Berikan Bantuan Hukum Gratis Bagi Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan

KAMIS, 11 AGUSTUS 2016 | 20:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Wakil Ketua Komite III DPD Fahira memelopori program Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak (GPPA) bersama Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) DKI Jakarta dan jajaran Polda Metro Jaya.

Peluncuran Program GPPA ini dilatarbelakangi keprihatinannya terhadap kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

"Aksi dari program ini adalah berbagai kegiatan edukasi dan kampanye kepada publik untuk bergerak bersama melawan dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak," kata Fahira dalam Launching Gerakan Sadar Hukum dan Seminar tentang Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Balai Pertemuan Mapolda Metro Jaya, Jakarta, (Kamis, 11/8).


Fahira menyampaikan, dalam 5 tahun terakhir jumlah kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia sudah menembus angka 21,6 juta kasus di mana 58 persen merupakan kekerasan seksual. Menurutnya, persoalan terbesar yang terjadi saat ini adalah, Indonesia belum memiliki sistem perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Hal tersebutlah, lanjut dia, yang mengakibatkan angka kekerasan terus meningkat dan melahirkan persoalan seperti, korban kekerasan takut melapor baik karena fasilitas pelayanan dan pengaduan yang belum optimal maupun ketidakpahaman terhadap persoalan hukum.

"Kondisi-kondisi inilah yang menjadi latar belakang lahirnya GPPA sebuah gerakan mengedukasi, pencegahan, perlindungan, advokasi untuk perempuan dan anak dari berbagai kasus kekerasan," ujarnya.

Fahira menambahkan, untuk mengoptimalkan GPPA dirinya sebagai anggota DPD RI yang mewakili warga Ibukota menjalin kerja sama dengan Polda Metro Jaya dan HAMI DKI Jakarta untuk memberikan bantuan hukum probono atau gratis bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

"Lewat GPPA akan memberi dukungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam menjalani berbagai proses penegakan hukum dan memastikan korban bagi kekerasann mendapatkan hak-haknya," cetusnya.

Dalam kesempatan ini, Fahira tak lupa menginformasi bahwa ada enam kegiatan yang diusung dalam gerakan sadar hukum ini, di antaranya mensosialisasikan soal hukum kepada masyarakat, kemudian sosialisasi hukum dalam kekerasan terhadap anak dan perempuan, tawuran antar warga dan suporter sepakbola, permasalahan narkoba hingga bahaya terorisme.

Launching GPPA Dibuka oleh Ketua DPD RI Irman Gusman. Juga turut hadir Wakil Ketua DPD Ratu Hemas, Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto, Wakapolda, Brigjen Suntana, Kadivkum Kombes Agus Rochmat, Ketua DPD HAMI DKI Jakarta Aldwin Rahadian, anggota KPAI Erlinda serta jajaran Muspida di Provinsi DKI Jakarta.

Sejumlah karangan bunga dalam launching gerakan tersebut juga menghiasi
Balai Pertemuan Mapolda Metro Jaya. Seperti karangan bunga dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPR Ade Komarudin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya