Berita

Ratu Hemas, Fahira Idris, Irman Gusman, Brigjen Suntana, Aldwin Rahadian

Hukum

Fahira Dan HAMI Berikan Bantuan Hukum Gratis Bagi Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan

KAMIS, 11 AGUSTUS 2016 | 20:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Wakil Ketua Komite III DPD Fahira memelopori program Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak (GPPA) bersama Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) DKI Jakarta dan jajaran Polda Metro Jaya.

Peluncuran Program GPPA ini dilatarbelakangi keprihatinannya terhadap kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

"Aksi dari program ini adalah berbagai kegiatan edukasi dan kampanye kepada publik untuk bergerak bersama melawan dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak," kata Fahira dalam Launching Gerakan Sadar Hukum dan Seminar tentang Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Balai Pertemuan Mapolda Metro Jaya, Jakarta, (Kamis, 11/8).


Fahira menyampaikan, dalam 5 tahun terakhir jumlah kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia sudah menembus angka 21,6 juta kasus di mana 58 persen merupakan kekerasan seksual. Menurutnya, persoalan terbesar yang terjadi saat ini adalah, Indonesia belum memiliki sistem perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Hal tersebutlah, lanjut dia, yang mengakibatkan angka kekerasan terus meningkat dan melahirkan persoalan seperti, korban kekerasan takut melapor baik karena fasilitas pelayanan dan pengaduan yang belum optimal maupun ketidakpahaman terhadap persoalan hukum.

"Kondisi-kondisi inilah yang menjadi latar belakang lahirnya GPPA sebuah gerakan mengedukasi, pencegahan, perlindungan, advokasi untuk perempuan dan anak dari berbagai kasus kekerasan," ujarnya.

Fahira menambahkan, untuk mengoptimalkan GPPA dirinya sebagai anggota DPD RI yang mewakili warga Ibukota menjalin kerja sama dengan Polda Metro Jaya dan HAMI DKI Jakarta untuk memberikan bantuan hukum probono atau gratis bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

"Lewat GPPA akan memberi dukungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam menjalani berbagai proses penegakan hukum dan memastikan korban bagi kekerasann mendapatkan hak-haknya," cetusnya.

Dalam kesempatan ini, Fahira tak lupa menginformasi bahwa ada enam kegiatan yang diusung dalam gerakan sadar hukum ini, di antaranya mensosialisasikan soal hukum kepada masyarakat, kemudian sosialisasi hukum dalam kekerasan terhadap anak dan perempuan, tawuran antar warga dan suporter sepakbola, permasalahan narkoba hingga bahaya terorisme.

Launching GPPA Dibuka oleh Ketua DPD RI Irman Gusman. Juga turut hadir Wakil Ketua DPD Ratu Hemas, Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto, Wakapolda, Brigjen Suntana, Kadivkum Kombes Agus Rochmat, Ketua DPD HAMI DKI Jakarta Aldwin Rahadian, anggota KPAI Erlinda serta jajaran Muspida di Provinsi DKI Jakarta.

Sejumlah karangan bunga dalam launching gerakan tersebut juga menghiasi
Balai Pertemuan Mapolda Metro Jaya. Seperti karangan bunga dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPR Ade Komarudin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise. [zul]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya