Berita

PKS/Net

Politik

Jaga Netralitas, PKS Minta KPU DKI Tak Kerja Sama Dengan Jakarta Smart City

KAMIS, 11 AGUSTUS 2016 | 05:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta diharapkan tidak bekerjasama dengan Jakarta Smart City.

Demikian disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Bidang Pemerintahan dari Fraksi PKS, Achmad Yani, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 11/8).

"Saya menghimbau KPU jangan kerjasama dengan Smart City karena dikhawatirkan terjadinya sikap yang tidak netral," tegasnya.


Pasalnya, Jakarta Smart City selama ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kabarnya, gubernur saat ini ikut serta menjadi calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur (pilgub) 2017.

Jakarta Smart City adalah Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penerapan konsep kota cerdas yang mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

"Ada tiga prinsip yang harus dipegang oleh pengurus KPU, yaitu integritas, netralitas dan profesional. Ketiga prinsip ini bukan hanya dalam ucapan tetapi harus dibuktikan dengan aksi nyata," jelasnya. [ysa]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya