Berita

Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

Indonesia Tak Boleh Kalah Dari Teror Uang Tebusan

SENIN, 08 AGUSTUS 2016 | 17:32 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Pemerintah Indonesia harus segera mendesak kelompok separatis Filipina, Abu Sayyaf untuk membebaskan WNI yang disandera tanpa uang tebusan.

"Indonesia tak boleh kalah dari teror untuk bayar tebusan dan lain sebagainya," jelas Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid di kompleks MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/8).

Menurutnya, apabila pemerintah menuruti permintaan tebusan, maka akan menjadi peluang selanjutnya bagi para teroris kembali melakukan penculikan.


"Itu juga akan (jadi) alasan orang untuk menculik dalam kondisi apapun dan itu tidak boleh," tegasnya.

Terlebih, saat ini kondisi keuangan Indonesia yang tengah bergejolak dengan adanya kebijakan pemangkasan APBN akan berakibat buruk bagi perekonomian bangsa.

"Indonesia lagi kesulitan keuangan dan APBN dipangkas aja, masa dikasih ke para penculik," ujar Hidayat.

Oleh karena itu, diperlukan lobi yang efektif dengan pemerintah Filipina. Selain itu, operasi gabungan yang dibentuk saat ini tengah berjalan.

"Kalau jalur menteri gak mempan ya tinggal lewat kepala negara. Kesepakatan harus dilaksanakan. Kawasan itu ga bertuan, kalau dibiarkan mereka semakin nyaman lakukan kejahatan," demikian Hidayat.

Seperti diketahui, jumlah WNI yang disandera kelompok separatis Filipina Abu Sayyaf bertambah. Baru-baru ini, WNI bernama Herman bin Manggak juga ikutan disandera di kawasan Kinibatangan, Sabah, Malaysia, perbatasan laut Filipina.

Herman menambah barisan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Sebelumnya ada 10 WNI yang disandera oleh anggota kelompok Abu Sayyaf hingga sampai saat ini belum juga dibebaskan. [sam]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya