Berita

‏@trendinaliaID

Bisnis

Lawan Menko Luhut, #TolakAsingNangkapIkan Jadi Trending Topic

JUMAT, 05 AGUSTUS 2016 | 09:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kalangan netizen bereaksi keras atas wacana yang disampaikan Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan. Para penggiat media sosial ini menolak rencana Luhut membuka peluang pengelolaan perikanan Natuna bagi investasi asing.

Penolakan tersebut salah satu cuitan yang menjadi trending topic dengan tanda pagar, #TolakAsingNangkapIkan.

"Menjaga laut agar tidak tersentuh negara asing merupakan kewajiban kita semua #TolakAsingNangkapIkan," kicau @anggunmawar.


"Cukup darat, udara dan isi bumi kita gadaikan ke asing, TIDAK UNTUK ISI LAUT! #TolakAsingNangkapIkan @kemaritiman @jokowi," kicau @JagaLaut.

"Kekayaan laut indonesia harus jadi investasi anak cucu bangsa indonesia," timpal @HylmiAlFauzi.

Sebelumnya, mantan Menko Polhukam, itu juga dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan keinginannya memberikan kesempatan kepada investor asing untuk ikut mengelola perikanan Natuna yang potensi ikan lestarinya mencapai 1,14 juta ton per tahun. Bahkan berharap aturan DNI diganti lagi.

"Kan negative list-nya kita yang buat. Kalau perlu kita ubah, kita ubah," tegasnya, Selasa (2/8). [Baca: Menteri Susi Ancam Mundur Kalau Luhut Izinkan Asing Masuk Perairan Natuna]

Keinginan Menko Luhut itu ditentang keras oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dia bahkan mengancam mengundurkan diri dari jabatannya jika usaha perikanan tangkap di Natuna dibuka untuk investasi asing.

"Kalau perikanan tangkap sampai diberikan ke asing, saya siap mengundurkan diri karena reforming perikanan harus disiplin dan itu untuk kepentingan sustainability (keberlanjutan)," tegasnya kemarin. [zul]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya