Berita

‏@trendinaliaID

Bisnis

Lawan Menko Luhut, #TolakAsingNangkapIkan Jadi Trending Topic

JUMAT, 05 AGUSTUS 2016 | 09:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kalangan netizen bereaksi keras atas wacana yang disampaikan Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan. Para penggiat media sosial ini menolak rencana Luhut membuka peluang pengelolaan perikanan Natuna bagi investasi asing.

Penolakan tersebut salah satu cuitan yang menjadi trending topic dengan tanda pagar, #TolakAsingNangkapIkan.

"Menjaga laut agar tidak tersentuh negara asing merupakan kewajiban kita semua #TolakAsingNangkapIkan," kicau @anggunmawar.


"Cukup darat, udara dan isi bumi kita gadaikan ke asing, TIDAK UNTUK ISI LAUT! #TolakAsingNangkapIkan @kemaritiman @jokowi," kicau @JagaLaut.

"Kekayaan laut indonesia harus jadi investasi anak cucu bangsa indonesia," timpal @HylmiAlFauzi.

Sebelumnya, mantan Menko Polhukam, itu juga dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan keinginannya memberikan kesempatan kepada investor asing untuk ikut mengelola perikanan Natuna yang potensi ikan lestarinya mencapai 1,14 juta ton per tahun. Bahkan berharap aturan DNI diganti lagi.

"Kan negative list-nya kita yang buat. Kalau perlu kita ubah, kita ubah," tegasnya, Selasa (2/8). [Baca: Menteri Susi Ancam Mundur Kalau Luhut Izinkan Asing Masuk Perairan Natuna]

Keinginan Menko Luhut itu ditentang keras oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dia bahkan mengancam mengundurkan diri dari jabatannya jika usaha perikanan tangkap di Natuna dibuka untuk investasi asing.

"Kalau perikanan tangkap sampai diberikan ke asing, saya siap mengundurkan diri karena reforming perikanan harus disiplin dan itu untuk kepentingan sustainability (keberlanjutan)," tegasnya kemarin. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya