Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Sindir Ahok Duitnya Gede Tapi Disimpan Di Bank

KAMIS, 04 AGUSTUS 2016 | 13:02 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Presiden Joko Widodo menyindir Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam acara Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2016.  Jokowi mengatakan DKI Jakarta menjadi daerah yang paling banyak menyimpan dana di bank per-periode Juli 2016 dibanding mengalokasikannya untuk pembangunan daerah.

"Pak Ahok, duitnya memang gede tapi nyimpennya juga gede. Masih ada 13,9 triliun, ini harus dikeluarkan" ungkap Ahok ketika menyampikan pidatonya di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan memilih blak-blakan dalam menyampaikan hal tersebut. Agar semua kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut memahaminya.


Selalin DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat menjadi urutan nomor kedua menyimpan uang APBD terbanyak yakni sebesar 8,034 triliun, Jawa Timur 3,9 triliun, Riau 2,86 triliun, Papua 2,59 triliun, Jawa Tengah 2,46 trliliun, Kalimantan Timur 1,57 triliun, Banten 1,52 triliun, Bali 1,4 triliun, Aceh 1,4 triliun.

Dalam cara tersebut turut hadir pula Menteri Kabinet Kerja, antara lain; Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jend. TNI. Purn. Wiranto, Menteri Koordinator Koordinator Kemaritiman, Jend. TNI. Purn. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.
Selain itu turut hadir, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardoyo, Panglima TNI, Jend. TNI. Gatot Normantyo. Beserta gubernur, walikota dan bupati tiap derah.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2014-2015 terhadap Pemprov DKI. Selain itu BPK juga menemukan 50 temuan senilai Rp 30,15 triliun, dan sebanyak Rp 41 miliar di antaranya terindikasi merugikan keuangan daerah. [ysa]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya