Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Sindir Ahok Duitnya Gede Tapi Disimpan Di Bank

KAMIS, 04 AGUSTUS 2016 | 13:02 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Presiden Joko Widodo menyindir Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam acara Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2016.  Jokowi mengatakan DKI Jakarta menjadi daerah yang paling banyak menyimpan dana di bank per-periode Juli 2016 dibanding mengalokasikannya untuk pembangunan daerah.

"Pak Ahok, duitnya memang gede tapi nyimpennya juga gede. Masih ada 13,9 triliun, ini harus dikeluarkan" ungkap Ahok ketika menyampikan pidatonya di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan memilih blak-blakan dalam menyampaikan hal tersebut. Agar semua kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut memahaminya.


Selalin DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat menjadi urutan nomor kedua menyimpan uang APBD terbanyak yakni sebesar 8,034 triliun, Jawa Timur 3,9 triliun, Riau 2,86 triliun, Papua 2,59 triliun, Jawa Tengah 2,46 trliliun, Kalimantan Timur 1,57 triliun, Banten 1,52 triliun, Bali 1,4 triliun, Aceh 1,4 triliun.

Dalam cara tersebut turut hadir pula Menteri Kabinet Kerja, antara lain; Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jend. TNI. Purn. Wiranto, Menteri Koordinator Koordinator Kemaritiman, Jend. TNI. Purn. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.
Selain itu turut hadir, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardoyo, Panglima TNI, Jend. TNI. Gatot Normantyo. Beserta gubernur, walikota dan bupati tiap derah.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2014-2015 terhadap Pemprov DKI. Selain itu BPK juga menemukan 50 temuan senilai Rp 30,15 triliun, dan sebanyak Rp 41 miliar di antaranya terindikasi merugikan keuangan daerah. [ysa]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya