Berita

Pius Ginting/Net

Konsolidasi Kebijakan Pro Kapital Dan Militeristik Oleh Reshuffle Jokowi

KAMIS, 04 AGUSTUS 2016 | 07:37 WIB | OLEH: PIUS GINTING

PERJUANGAN buruh, petani, aktivis lingkungan kian berat. Presiden Jokowi kian menerapkan disiplin ekonomi kapitalisme dengan militerisme. Menteri yang menghambat kapital diganti.

Dalam pergantian pertama dulu, Andrinof Chaniago (mantan Menteri PPN) berusaha menghambat rel kereta api batubara Kalimantan, diganti. Terakhir ini, Rizal Ramli (mantan Menko Kemeritiman) yang menghambat laju reklamasi Teluk Jakarta, diganti

Kian mengkawatirkan lagi, perjuangan penolakan reklamasi adalah, Menko Kemaritiman yang baru Luhut B Panjaitan selalu mendukung kapital sawit akan membuat penolakan reklamasi kian sulit.


Dan masuknya Wiranto sebagai Menko Polhukam yang punya catatan pelanggaran HAM dan tindakan militerisme di Timor Leste dan tahun 1998 mengkawatirkan rakyat yang mengendaki ruang demokrasi dibuka lebar, di tingkat makro negara hingga tingkat mikro di lantai pabrik, di kebun dan ruang kerja termasuk di ruang kerja kantor LSM.

Istilah aktivis menghadirkan negara menjadi tragis. Karena negara akan selalu dan kian hadir untuk investasi dan menggunakan perangkat hukum dan kekerasan bagi rakyat yang mempertahankan ruang hidup, kebaikan lingkungan dari rutinitas dan ekspansi akumulasi modal.

Adalah kesalahan masyarakat sipil mengendorkan perlawanan dan mobilisasi rakyat pada masa awal Jokowi ini.

Kita membutuhkan gerakan dan alat perlawanan rakyat yang bisa membuat perlawanan rakyat meluas. Gerakan Tolak Reklamasi Bali adalah contoh, dan bagaimana meluaskannya, dan mentransformasikannya menjadi kekuatan politik rakyat. Skala nasional.

Semoga konsolidasi masyarakat sipil terjadi. [***]

Penulis adalah pemerhati politik lingkungan

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya