Berita

Menteri Puan: Korban Vaksin Palsu Akan Divaksin Ulang

SELASA, 26 JULI 2016 | 13:29 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintah akan memberi vaksin ulang kepada anak-anak yang menjadi korban pemberian vaksin palsu di sejumlah rumah sakit di setidaknya lima provinsi di seluruh Indonesia.  Karena itu, orang tua yang merasa anaknya menjadi korban vaksin palsu, dipersilahkan untuk melapor ke pihak berwajib seperti kepolisian dan dinas kesehatan setempat.

"Pemerintah akan memberikan vaksin ulang kepada anak-anak yang menjadi korban. Karena itu, kami akan mendata anak-anak yang menjadi korban dan kepada orang tua yang merasa anaknya menjadi korban vaksin palsu, kami minta untuk melaporkannya," kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri terkait vaksin palsu di Kantor Kementerian PMK, Jakarta, Selasa (26/7).

Saat ini, tegas Puan Maharani, sudah ada 23 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, baik dari produsen, dokter, distributor, pencetak label, dokter, pengepul botol dan sebagainya. Puan berharap pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam menyelidiki kasus tersebut, tanpa harus disertai dengan kegaduhan yang membuat warga masyarakat tidak tenang.


Dalam kesempatan ini, Pua juga meminta keterangan dari Biofarma, Apoteker, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia dan semua stakeholder yang terkait guna membahas langkah-langkah ke depan. Di antaranya adalah perbaikan undang-undang yang diperlukan.

"Yang pasti yang mereka lakukan adalah kejahatan luar biasa terhadap anak-anak. Kita harapkan ke depan ini tidak boleh terulang lagi," kata Puan.

Jika ada laporan serupa ke depan, ia berjanji akan langsung menanganinya. Hingga saat ini sudah ada 519 anak yang terdata menjadi korban vaksin palsu. Namun, jumlah tersebut hanya pendataan awal dan masih akan terus dilakukan tanpa batas waktu.

"Sekali lagi kepada orang tua yang ragu, apakah anaknya jadi korban vaksin palsu atau tidak, mohon melaporkan saja kepada pihak pemerintah yang terkait agar didata dan diberi vaksin ulang," ujarnya. [ysa]

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Purbaya Soal THR Swasta Kena Pajak: Protes ke Bos Jangan ke Pemerintah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:35

Immoderma Clinic Hadirkan Remee Pro, Teknologi Baru Injector Skinbooster

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:28

Keterlibatan di BoP, Indonesia Jangan Terjebak Langgam Donald Trump

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:54

Ketika Risiko Bisnis Dipidanakan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:19

Digelar di Palu, Muswil DPW PPP Sulteng Lancar dan Sesuai Konstitusi

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:35

Komisi I DPR: Pemerintah Harus Konsisten Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:13

Maskapai Saudia Mulai Buka Penerbangan Tujuan Dubai

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:59

Perempuan Bangsa Soroti Keselamatan Anak dan Lansia Saat Mudik

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:44

Purbaya Sudah Cairkan THR Pensiunan Rp11,4 Triliun, ASN Pusat Baru Rp3 Triliun

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:26

Pendapatan PGAS Naik Jadi 3,98 Miliar Dolar AS di 2025

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:07

Selengkapnya