Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menyiapkan program "Desa Online". Sistem desa online ini menjadi salah satu program prioritas untuk mempercepat program desa membangun.
"Nanti segala informasi tentang desa ada di dalamnya sehingga potensi desa, produk unggulan desa, dan progres pembangunan desa bisa dipromosikan dan diakses dengan mudah," ujar Mendes Marwan Jafar, Senin (25/7).
"(Desa online) juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana transparansi desa. Laporan tentang rencana pembangunan desa, pengelolaan Dana Desa, dan progres pembangunan desa bisa dilakukan melalui desa online," sambungnya.
Dia menyampaikan demikian di hadangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) di Hotel Acacia Jakarta Pusat. Mendes sengaja mengumpulkan BPMPD se-Indonesia untuk gerak cepat dalam menerapkan program desa Online atau Sistem Informasi Desa.
Dengan adanya jaringan desa online, desa-desa di Indonesia juga tak lagi terisolasi dan akan lebih melek tekhnologi. "Akses informasi akan mudah didapatkan, sehingga transfer ilmu dan tekhnologi bisa cepat sampai ke desa. Desa harus menjadi subjek, bukan lagi sekedar penonton," tegasnya.
Mendes Marwan sangat yakin, proses desa membangun akan semakin kencang terjadi, terutama dengan adanya Dana Desa yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, desa online akan mempermudah informasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bisa disampaikan kepada masyarakat desa dan terdokumentasi dengan baik.
Mengingat besarnya manfaat sistem desa online ini, Mendes Marwan langsung mengerahkan semua kekuatan BPMPD di semua daerah agar mempercepat pelaksanaan desa online. Pengembangan desa online sendiri telah dimulai tahun ini dan secara bertahap terus dilakukan hingga rampung tahun 2019. Tahun ini setidaknya desa onlie bisa diterapkan untuk 20.000 hingga 30.000 desa.
"Kita harus gerak cepat. Sistem desa online ini tentunya juga memudahkan pemda dalam melakukan perencanaan pembangunan termasuk saat melaporkan arus lalu lintas dana desa yang telah diperoleh dari Pemerintah Pusat," demikian Menteri Marwan.
[zul]
