Berita

net

Kesehatan

Vaksin Palsu Bukti Lemahnya Pengawasan Negara

MINGGU, 24 JULI 2016 | 13:35 WIB | LAPORAN:

Terungkapnya sindikat pemalsu vaksin yang melakukan sebaran secara masif menandakan lemahnya pengawasan prosuk obat-obatan di Indonesia.

Belasan rumah sakit juga apotik di Jakarta dan Bekasi terbukti menggunakan vaksin palsu, belum lagi puluhan fasilitas kesehatan di daerah yang juga ikut menerima vaksin palsu dari distributor tidak resmi.

Koordinator Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) Agung Sedayu mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat mencari dan memusnahkan sisa vaksin palsu yang masih beredar. Serta memberikan garansi kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi vaksin palsu yang beredar.


"Penemuan masifnya peredaran vaksin palsu adalah pertanda pemalsuan obat di negeri ini dalam kondisi gawat," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/7).

Menurutnya, pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan produk obat-obatan serta memperkuat stake holder yang diberi wewenang pengawasan. Selain regulasi, aksi melawan pemalsuan produk obat juga harus dilakukan dengan membangun sistem dan teknologi traking product, perlindungan obat dan vaksin secara nasional, serta kerjasama seluruh stake holder sekaligus mendidik publik.

"Tanpa perbaikan menyeluruh di sistem pengawasan dan keterlibatan semua pihak mustahil pemalsuan vaksin dan obat bisa dihilangkan," tegas Agung. [wah] 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya