Berita

Podomoro Sudah Habiskan Rp392 M, Ahok Malah Ngaku Tak Tahu

JUMAT, 22 JULI 2016 | 19:43 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Pengembang pulau reklamasi, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), mengklaim sudah memberikan kontribusi bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp392 miliar.

Namun, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku tak tahu.

"Saya nggak tahu," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (22/7).

Ahok juga mengaku belum mengetahui dan menerima berita acara serah terima nilai kewajiban yang diklaim Podomoro. Sementara itu, pihak PT APLN telah mengeluarkan rincian dana yang telah mereka keluarkan untuk Pemerintah Provinsi DKI.

"Tergantung dia (PT APLN) punya berita acara serah terima," katanya.

Sebelumnya, pihak PT APLN mengaku telah mengeluarkan dana sebesar Rp392 miliar untuk membiayai 13 proyek pembangunan di Jakarta. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh anak perusahaan APLN, PT Muara Wisesa Samudra.

Uang sebesar itu diakui PT APLN untuk menjalani 13 proyek pembangunan di Ibukota yang dikerjakan oleh anak perusahaan PT APLN yang juga melaksanakan pembangunan reklamasi Pulau G di utara Jakarta. Padahal, kenyataannya Raperda Zonasi reklamasi Teluk Jakarta sendiri masih belum rampung dan nilai proyek pulau G sendiri masih belum jelas.

Namun anehnya, bagi Ahok pribadi sudah ada perhitungan khusus. Bahkan ia mengaku sudah bisa memprediksi nilai bangunan di atas Pulau G nanti. Di lain sisi pihak PT APLN sendiri enggan berkomentar berapa total nilai proyek tersebut.

"Itu yang saya bilang sama mereka udah perjanjian. Kamu kalau hitung Rp1 juta, Rp2 juta saja, 150 hektare kalau setengah sudah bayar, kita triliunan," katanya.

Berikut daftar kewajiban yang diklaim oleh PT APLN telah dilaksanakan selama periode Ahok menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta:

1.Rusunawa Daan Mogot dengan nilai proyek sebesar Rp 92.035.449.182.

2. Furnitur Rusunawa Daan Mogot dengan nilai proyek sebesar Rp909.885.000.

3.Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Ciliwung dengan nilai proyek sebesar Rp24.278.813.300.

4. Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Mookevart Tahap I dengan nilai proyek sebesar Rp27.594.600.000.

5. Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Mookevart Tahap II dengan nilai proyek sebesar Rp33.550.000.000.

6. Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Apuran Tahap I dengan nilai proyek sebesar Rp62.150.000.000.

7. Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Apuran Tahap II dengan nilai proyek sebesar Rp45.925.000.000.

8. Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Jodo dengan nilai proyek sebesar Rp6.000.000.000.

9. Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Sekretaris dengan nilai proyek sebesar Rp23.375.000.000

10. Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Tubagus Angke dengan nilai proyek sebesar Rp37.235.000.000.

11. Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Item Kemayoran dengan nilai proyek sebesar Rp37.510.000.000.

12. Rumah Pompa di Muara Karang dengan nilai proyek sebesar Rp1.378.813.300.

13. Pengadaan Tiang Panjang PJU Kali Ciliwung nilai proyek sebesar Rp729.900.000.

Total nilai proyek sebesar Rp 392.672.527.282. [zul]

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

PDIP: Pemecatan Ubedilah adalah Upaya Pembungkaman KKN Jokowi

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11

Komjen Dedi Ultimatum, Jangan Lagi Ada Anggapan Masuk Polisi Bayar!

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:12

UPDATE

Polri Bungkam soal Isu AKBP Hendy Halangi Penangkapan Harun Masiku

Sabtu, 08 Februari 2025 | 01:10

Pesta Rakyat Bertabur Artis Ramaikan Malam Puncak HUT ke-17 Gerindra

Sabtu, 08 Februari 2025 | 00:55

Gak Ikut DPR, Polri Tegaskan yang Bisa Copot Kapolri Hanya Presiden

Sabtu, 08 Februari 2025 | 00:32

Saatnya Presiden Prabowo Sikat Menteri-menteri Keblinger

Sabtu, 08 Februari 2025 | 00:09

Resmi Berbadan Hukum, Iwakum Diharapkan Jadi Social Control Negara

Jumat, 07 Februari 2025 | 23:51

Terbukti Langgar Etik, AKBP Bintoro Dipecat Tidak Hormat

Jumat, 07 Februari 2025 | 23:31

Bawaslu RI dan Provinsi Ikut Diadukan ke DKPP soal Pilgub Papua

Jumat, 07 Februari 2025 | 23:11

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, BRI Terapkan Strategi Pengelolaan Piramida

Jumat, 07 Februari 2025 | 23:06

Kabar Duka, Menteri ESDM Era SBY Meninggal Dunia

Jumat, 07 Februari 2025 | 22:22

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Demo di Mapolda Sumut, Minta Jokowi Ditangkap

Jumat, 07 Februari 2025 | 22:14

Selengkapnya