Berita

Impor Jeroan Sapi Langkah Mundur Sektor Pertanian Dan Perdagangan

JUMAT, 22 JULI 2016 | 02:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kebijakan Pemerintah terkait impor jeroan sapi merugikan peternakan rakyat, berdampak negatif terhadap kesehatan serta dapat merendahkan martabat bangsa. Karena pada kenyataannya jeroan sapi di luar negeri dikonsumsi sebagai pakan ternak dan hewan peliharaan.

Karena itu anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, meminta pemerintah untuk menyetop impor jeroan sapi dari luar negeri. "Kebijakan ini sebagai langkah mundur pemerintah di sektor pertanian dan perdagangan," tegas Hermanto dalam keterangannya (Kamis, 21/7).

Hermanto menambahkan, pada prinsipnya PKS setuju dengan rencana pemerintah menurunkan harga daging sapi hingga mencapai Rp. 80.000 per kilogram. Namun, bukan dengan cara mengimpor jeroan yang diharapkan menjadi substitusi bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat membeli daging sapi.


"Artinya masyarakat digiring untuk mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Tentu ini cara berfikir jangka pendek dan bukan terobosan kebijakan yang diharapkan untuk mengatasi gejolak kenaikan harga daging sapi," kesalnya.

Oleh karena itu, Fraksi PKS menawarkan solusi untuk mengatasi fenomena kenaikan harga daging sapi yang terus merangkak naik. Yaitu, dengan mendorong pemerintah untuk melanjutkan program swasembada daging sapi, pengembangan peternakan rakyat, dan memperbaiki sisi permintaan (demand) dari masyarakat.

"Kebijakan yang digulirkan harus kompehensif, yaitu tidak hanya sisi supply-nya saja yang dibenahi, tapi demand-nya juga perlu diperhatikan," ungkap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Misalnya, dia mencontohkan, adanya beragam substitusi daging sapi yang sehat dan bergizi, seperti daging ayam, telur atau komoditas lainnya. "Atau program diversifikasi melalui swasembada protein karena sumber protein bukan hanya dari daging sapi tetapi juga bisa dari ikan atau lainnya," ucapnya.

Sementara dalam hal perbaikan dari sisi demand, Fraksi PKS mengambil contoh perilaku konsumen. Misalnya, saat datangnya bulan Ramadan. Seharusnya terjadi penurunan konsumsi karena puasa, namun demand daging malah meningkat.

"Kementerian Pertanian dapat bekerjasama dengan MUI misalnya, untuk menyadarkan masyarakat dalam menghadapi datangnya bulan Ramadhan, sehingga sisi demand (permintaan) akan daging sapi juga menjadi lebih baik," demikian Hermanto. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya