Berita

Impor Jeroan Sapi Langkah Mundur Sektor Pertanian Dan Perdagangan

JUMAT, 22 JULI 2016 | 02:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kebijakan Pemerintah terkait impor jeroan sapi merugikan peternakan rakyat, berdampak negatif terhadap kesehatan serta dapat merendahkan martabat bangsa. Karena pada kenyataannya jeroan sapi di luar negeri dikonsumsi sebagai pakan ternak dan hewan peliharaan.

Karena itu anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, meminta pemerintah untuk menyetop impor jeroan sapi dari luar negeri. "Kebijakan ini sebagai langkah mundur pemerintah di sektor pertanian dan perdagangan," tegas Hermanto dalam keterangannya (Kamis, 21/7).

Hermanto menambahkan, pada prinsipnya PKS setuju dengan rencana pemerintah menurunkan harga daging sapi hingga mencapai Rp. 80.000 per kilogram. Namun, bukan dengan cara mengimpor jeroan yang diharapkan menjadi substitusi bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat membeli daging sapi.


"Artinya masyarakat digiring untuk mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Tentu ini cara berfikir jangka pendek dan bukan terobosan kebijakan yang diharapkan untuk mengatasi gejolak kenaikan harga daging sapi," kesalnya.

Oleh karena itu, Fraksi PKS menawarkan solusi untuk mengatasi fenomena kenaikan harga daging sapi yang terus merangkak naik. Yaitu, dengan mendorong pemerintah untuk melanjutkan program swasembada daging sapi, pengembangan peternakan rakyat, dan memperbaiki sisi permintaan (demand) dari masyarakat.

"Kebijakan yang digulirkan harus kompehensif, yaitu tidak hanya sisi supply-nya saja yang dibenahi, tapi demand-nya juga perlu diperhatikan," ungkap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Misalnya, dia mencontohkan, adanya beragam substitusi daging sapi yang sehat dan bergizi, seperti daging ayam, telur atau komoditas lainnya. "Atau program diversifikasi melalui swasembada protein karena sumber protein bukan hanya dari daging sapi tetapi juga bisa dari ikan atau lainnya," ucapnya.

Sementara dalam hal perbaikan dari sisi demand, Fraksi PKS mengambil contoh perilaku konsumen. Misalnya, saat datangnya bulan Ramadan. Seharusnya terjadi penurunan konsumsi karena puasa, namun demand daging malah meningkat.

"Kementerian Pertanian dapat bekerjasama dengan MUI misalnya, untuk menyadarkan masyarakat dalam menghadapi datangnya bulan Ramadhan, sehingga sisi demand (permintaan) akan daging sapi juga menjadi lebih baik," demikian Hermanto. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya