Berita

Impor Jeroan Sapi Langkah Mundur Sektor Pertanian Dan Perdagangan

JUMAT, 22 JULI 2016 | 02:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kebijakan Pemerintah terkait impor jeroan sapi merugikan peternakan rakyat, berdampak negatif terhadap kesehatan serta dapat merendahkan martabat bangsa. Karena pada kenyataannya jeroan sapi di luar negeri dikonsumsi sebagai pakan ternak dan hewan peliharaan.

Karena itu anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, meminta pemerintah untuk menyetop impor jeroan sapi dari luar negeri. "Kebijakan ini sebagai langkah mundur pemerintah di sektor pertanian dan perdagangan," tegas Hermanto dalam keterangannya (Kamis, 21/7).

Hermanto menambahkan, pada prinsipnya PKS setuju dengan rencana pemerintah menurunkan harga daging sapi hingga mencapai Rp. 80.000 per kilogram. Namun, bukan dengan cara mengimpor jeroan yang diharapkan menjadi substitusi bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat membeli daging sapi.


"Artinya masyarakat digiring untuk mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Tentu ini cara berfikir jangka pendek dan bukan terobosan kebijakan yang diharapkan untuk mengatasi gejolak kenaikan harga daging sapi," kesalnya.

Oleh karena itu, Fraksi PKS menawarkan solusi untuk mengatasi fenomena kenaikan harga daging sapi yang terus merangkak naik. Yaitu, dengan mendorong pemerintah untuk melanjutkan program swasembada daging sapi, pengembangan peternakan rakyat, dan memperbaiki sisi permintaan (demand) dari masyarakat.

"Kebijakan yang digulirkan harus kompehensif, yaitu tidak hanya sisi supply-nya saja yang dibenahi, tapi demand-nya juga perlu diperhatikan," ungkap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Misalnya, dia mencontohkan, adanya beragam substitusi daging sapi yang sehat dan bergizi, seperti daging ayam, telur atau komoditas lainnya. "Atau program diversifikasi melalui swasembada protein karena sumber protein bukan hanya dari daging sapi tetapi juga bisa dari ikan atau lainnya," ucapnya.

Sementara dalam hal perbaikan dari sisi demand, Fraksi PKS mengambil contoh perilaku konsumen. Misalnya, saat datangnya bulan Ramadan. Seharusnya terjadi penurunan konsumsi karena puasa, namun demand daging malah meningkat.

"Kementerian Pertanian dapat bekerjasama dengan MUI misalnya, untuk menyadarkan masyarakat dalam menghadapi datangnya bulan Ramadhan, sehingga sisi demand (permintaan) akan daging sapi juga menjadi lebih baik," demikian Hermanto. [zul]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

UPDATE

Kelompok Rentan Lebih Diprioritaskan Menerima MBG Ketimbang Siswa

Senin, 16 Februari 2026 | 03:59

Panglima TNI: Latsitarda Nusantara ke-46 Cetak Kepemimpinan Humanis

Senin, 16 Februari 2026 | 03:42

Reklamasi di PPS Belawan Bikin Sulit Nelayan Tradisional

Senin, 16 Februari 2026 | 03:23

Prabowo dan Benteng Oligarki

Senin, 16 Februari 2026 | 02:59

Anggota Serikat Pekerja Ditekankan Punya Minimal Satu Sertifikat Keahlian

Senin, 16 Februari 2026 | 02:32

DPD Dorong MBG jadi Penopang Stabilitas Sosial dan Ekonomi

Senin, 16 Februari 2026 | 02:16

Rakornispen TNI 2026 Perkuat Silaturahmi Hadapi Perang Informasi

Senin, 16 Februari 2026 | 01:59

Kemala Run 2026 Bali Ajak Pelari Berdonasi untuk Korban Bencana

Senin, 16 Februari 2026 | 01:40

Dapur MBG Kagungan Ratu Berdayakan Kelompok Wanita Tani

Senin, 16 Februari 2026 | 01:20

Serius Bahas Ekonomi

Senin, 16 Februari 2026 | 00:58

Selengkapnya