djarot syaiful hidayat/net
Rusaknya toilet di gedung baru DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat menyimpan kecurigaan. Padahal, selama dua tahun dianggarkan dana renovasi toilet yang jumlahnya fantastis, mencapai ratusan miliaran rupiah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan anggaran renovasi tersebut.
"Pasti ada audit. Pasti selalu harus diaudit. Ini anggarannya kan di bawah Setwan (Sekretariat Dewan) DPRD DKI,†ungkap dia di Jakarta, Sabtu (16/7).
Menurut Djarot, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD DKI tahun 2014 maupun 2015, belum ada temuan BPK terhadap anggaran renovasi toilet gedung baru DPRD DKI tersebut.
Maka dari itu, Djarot akan meminta BPK untuk melakukan audit karena pihak yang berwenang melakukan audit anggaran Pemprov DKI adalah BPK. "Ini kan pemborosan anggaran ya. Kemudian bisa juga ada penyalahgunaan anggaran. Makanya harus dicek anggarannya untuk apa saja. Apa betul itu (toilet) diperbaiki,†ujarnya.
Mantan Wali Kota Blitar ini menilai, dengan anggaran renovasi puluhan miliar, seharusnya toilet di gedung baru DPRD itu bagus. Bahkan, seharusnya ada kartu monitoring di setiap toilet untuk melihat perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan setiap hari.
"Harusnya, fasilitas publik itu harus ada kartu monitoringnya,†tukas mantan anggota DPRD Jawa Timur ini.
Pada 2014 lalu Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran DKI Jakarta melakukan renovasi toilet DPRD dengan nilai lebih dari Rp 50 miliar. Tahun 2015 kemudian dianggarkan kembali dengan nilai Rp 28 miliar.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencurigai adanya oknum yang bermain-main dengan pagu anggaran. Bukan hanya oknum di legislatif, tetapi juga di eksekutif dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan proyek tersebut.
"Waktu itu pun saat berantem-berantem, kita belum mengontrol kelakuan SKPD. Makanya banyak APBD yang kita Silpa-kan," ungkapnya.
Mengenai adanya kabar yang beredar tenaga ahli Gubernur DKI Jakarta menerima kucuran dana dari kontraktor pemenang proyek renovasi toilet gedung DPRD DKI Jakarta, PT Hana Huberta sebesar Rp 150 juta untuk 'mengamankan' proyek renovasi dari sorotan media, Ahok meminta nama tenaga ahli tersebut. Agar bisa ia tindak lanjuti untuk pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran renovasi itu.
"Staf ahli yang mana, sebutin namanya. Tanya namanya siapa biar aku tahu," tukasnya.
Sebagai informasi tahun 2014 lalu Dinas Perumahan dan Gedung menganggarkan Rp 28 miliar untuk memperbaiki dinding toilet gedung DPRD lama. Proyek itu dimenangkan PT Hana Huberta.
Proyek renovasi itu memicu kontroversi karena nilainya dianggap tidak wajar. Selain itu, renovasi toilet dan hall sebenarnya belum perlu. Keramik, marmer, urinoir, dan toilet masih berfungsi baik.
Selain toilet, instalasi saluran pembuangan air ikut diganti. Padahal, semuanya masih berfungsi dengan baik. Atap gedung dewan yang masih baik pun ikut diganti.
Padahal, proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan pada 2013 lalu dengan nilai anggaran Rp 47 miliar. Waktu itu, dilakukan penggantian tembok marmer di lobi gedung. Namun, tahun ini proyek yang sama kembali dikerjakan. Tembok marmer yang baru terpasang sekitar setahun itu kembali dibongkar.
Proyek ini kemudian terendus Ahok. Saat itu Ahon sempat mengancam akan memenjarakan oknum pejabat yang bermain-main.’’Penjarakan saja kalau ada mark-up,’’ katanya.
Kendati begitu proyek itu tetap dieksekusi. Kabarnya, perusahaan pemenang mengucurkan uang Rp 150 juta untuk 'mengamankan' proyek itu dari sorotan media. Diduga salah satu penerimanya adalah tenaga ahli gubernur.
[sam]
