Berita

ilustrasi/net

Kesehatan

Disebut Lamban Oleh DPR, Ini Kata Satgas Penganggulangan Vaksin Palsu

SABTU, 16 JULI 2016 | 16:36 WIB | LAPORAN:

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay mendesak satgas penanggulangan vaksin palsu untuk segera menurunkan timnya ke 14 Rumah Sakit pemakai vaksin palsu.

Menurut dia, seharusnya Satgas langsung menurunkan timnya begitu mendapatkan rekomendasi Komisi IX sesuai rapat dengar pendapat Kamis (14/7) lalu.

Mendengar desakan itu, anggota satgas yang juga Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan pihaknya akan segara melakukan apa yang menjadi rekomendasi DPR.


"Kita siap untuk melakukan itu (pengecekan ke RS), hari ini mulai bisa kita lakukan," katanya dalam diskusi Jalur Hitam Vaksin Palsu di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7).

Pihaknya mengaku Kemenkes baru mempunyai agenda untuk satu minggu kedepan. Namun, Maura mengaku sejauh ini pohaknya telah berusaha menghubungi 14 RS tersebut.

"Kita sedang menghubungi nama-nama itu," akunya.

Namun demikian, dengan segala keterbatasan yang ada, Maura mengaku pihaknya baru menurunkan timnya ke lima RS. Mereka belum bisa mengirimkan tim ke 14 RS seperti yang dimintakan Saleh.

"Ada 5 tim dari Kemenkes yang akan ke RS. Saya ingin masyarakat percaya, kita akan jamin dan kawal ini dengan sebaik-baiknya. Meski kita enggak janji hari ini bisa selesai semua, tapi kita ingin masyarakat tidak khawatir," ujarnya.

Setiap anak yang sudah ada datanya, dan terkena vaksin palsu, tambah dia, juga akan dihubungi satu-persatu. "Ini ada 2 proses yang sedang berjalan, yang pertama investigasi, dan kedua hasil-hasil investigasi akan kita lakukan tindak lanjut. Ini kerja yang berat juga agar kita bisa dapat dengan tepat report nama-namanya," bebernya.

Mendengar pemaparan Maura, Saleh Daulay nampak kecewa. Sebab menurut dia jika baru menurunkan tim hari ini, itu menunjukan kerja satgas dalam hal ini Kementrian Kesehatan agak lamban. [sam]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya