Berita

ilustrasi/net

Kesehatan

Disebut Lamban Oleh DPR, Ini Kata Satgas Penganggulangan Vaksin Palsu

SABTU, 16 JULI 2016 | 16:36 WIB | LAPORAN:

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay mendesak satgas penanggulangan vaksin palsu untuk segera menurunkan timnya ke 14 Rumah Sakit pemakai vaksin palsu.

Menurut dia, seharusnya Satgas langsung menurunkan timnya begitu mendapatkan rekomendasi Komisi IX sesuai rapat dengar pendapat Kamis (14/7) lalu.

Mendengar desakan itu, anggota satgas yang juga Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan pihaknya akan segara melakukan apa yang menjadi rekomendasi DPR.


"Kita siap untuk melakukan itu (pengecekan ke RS), hari ini mulai bisa kita lakukan," katanya dalam diskusi Jalur Hitam Vaksin Palsu di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7).

Pihaknya mengaku Kemenkes baru mempunyai agenda untuk satu minggu kedepan. Namun, Maura mengaku sejauh ini pohaknya telah berusaha menghubungi 14 RS tersebut.

"Kita sedang menghubungi nama-nama itu," akunya.

Namun demikian, dengan segala keterbatasan yang ada, Maura mengaku pihaknya baru menurunkan timnya ke lima RS. Mereka belum bisa mengirimkan tim ke 14 RS seperti yang dimintakan Saleh.

"Ada 5 tim dari Kemenkes yang akan ke RS. Saya ingin masyarakat percaya, kita akan jamin dan kawal ini dengan sebaik-baiknya. Meski kita enggak janji hari ini bisa selesai semua, tapi kita ingin masyarakat tidak khawatir," ujarnya.

Setiap anak yang sudah ada datanya, dan terkena vaksin palsu, tambah dia, juga akan dihubungi satu-persatu. "Ini ada 2 proses yang sedang berjalan, yang pertama investigasi, dan kedua hasil-hasil investigasi akan kita lakukan tindak lanjut. Ini kerja yang berat juga agar kita bisa dapat dengan tepat report nama-namanya," bebernya.

Mendengar pemaparan Maura, Saleh Daulay nampak kecewa. Sebab menurut dia jika baru menurunkan tim hari ini, itu menunjukan kerja satgas dalam hal ini Kementrian Kesehatan agak lamban. [sam]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya