Berita

foto:net

Kesehatan

Akhirnya, Menkes Punya Nyali Juga

Umumkan 8 Rumah Sakit Pengguna Vaksin Palsu
JUMAT, 15 JULI 2016 | 08:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek akhirnya punya nyali membuka 14 nama rumah sakit dan 8 bidan yang terbukti telah menerima vaksin palsu. Buka-bukaan ini dilakukan Menkes dalam rapat koordinasi dengan Komisi IX DPR, kemarin.

Kebanyakan, rumah sakit yang disebut berasal dari Bekasi dan Cikarang, Jawa Barat. "Jika terbukti dilakukan oleh oknum, maka dapat dilakukan sanksi administratif atau sanksi pidana," ujar Nila saat rapat, kemarin.

Modusnya, kata Nila, suplier vaksin ilegal, CV Azka Medika melakukan penawaran kepada pihak rumah sakit hingga bidan melalui email sampai dengan perawat. Oknum perawat di salah satu RS bernama Irna, kini sudah ditahan dengan tuduhan sebagai penyedia botol vaksin.


Seperti diketahui, terungkapnya kasus vaksin palsu berawal dari penggeledahan tiga tempat kantor CV Azka Medika, pada 16 Juni lalu. Suplier ini, ternyata tidak memiliki izin menjual vaksin dan diduga vaksinnya palsu. Di antaranya, vaksin harfiks, tetanus, BCG kering, campak kering, dan hepatitis.

Nah, melalui email hingga parawat itu, pihak CV Azka Medika melakukan penawaran produk dengan mencantumkan harga produk. Tentu saja harga yang ditampilkan lebih murah ketimbang produk yang asli. Alhasil, ke-14 rumah sakit dan delapan bidan menerima produk tersebut.

Berikut daftar nama 12 rumah sakit yang menerima vaksin palsu: RS DR Sander Cikarang, Bhakti Husada terminal Cikarang, Sentral Medika Jalan Industri Pasir Gombong, RSIA Puspa Husada, Karya Medika Tambun, Sayang Bunda Pondok Ungu Bekasi, Kartika Husada Jalan MT Haryono Setu Bekasi.

Kemudian, RS Multazzam Bekasi, Permata Bekasi, RSIA Gizar Villa Mutiara Cikarang, Harapan Bunda Kramat Jati Jakarta Timur, Elisabeth Narogong Bekasi, Hosana Lippo Cikarang, dan Hosana Bekasi Jalan Pramuka.


Adapun delapan bidan yang terbukti menerima vaksin palsu yaitu: Bidan Lia Kp. Pelaukan Sukatani Cikarang, Bidan Lilik Perum Graha Melati Tambun, Bidan Klinik Tabina Perum Sukaraya Sukatani Cikarang, Bidan Iis Perum Saroja Bekasi, Klinik Dafa dr. Baginda Cikarang.

Kemudian, Bidan Mega Puri Cikarang Makmur Sukaresmi Cikarang, Bidan M. Elly Novita Ciracas Jakarta Timur , dan Klinik dr. Ade Kurniawan di Rawa Belong Slipi, Jakarta Barat.

Menteri Nila menjelaskan, beredarnya vaksin palsu di rumah sakit maupun bidan, dikarenakan adanya kelangkaan vaksin tertentu yang bukan program pemerintah. Adapun vaksin program pemerintah yaitu : BCG, Polio, DPT 123, Campak, Hepatitis B dan Hib.

"Ditemukan vaksin tertentu dengan harga yang relatif murah. Ditemukan pengepul botol bekas di tiga rumah sakit ini kemudian dikumpulkan saudara S, I dan E dan memberikan kepada produsen dan ada yang membuat percetakan. Pengepul memberikan kepada distributor dan kami memberikan ke Kabareskrim," ujar Nila Moeloek dalam paparannya di depan Komisi IX DPR.

Terpisah, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya justru mengungkapkan ada dua orang dokter yang tengah diperiksa dalam kasus vaksin palsu. Dua dokter ini diduga membeli dan memfasilitasi pemberian vaksin palsu di rumah sakit kepada masyarakat.

"Peran mereka mengapa mereka pesan vaksin palsu kepada distributor yang bukan resmi," ujar Agung di Mabes Polri, Jakarta Selatan, kemarin.

Ia juga mengatakan salah satu dokter tersebut bekerja di salah satu dari 14 rumah sakit swasta yang diduga terlibat vaksin palsu. Sayangnya, identitas kedua dokter itu hingga kini masih dirahasiakan. "Kita masih memeriksa dua dokter, nanti akan kita pastikan statusnya setelah pemeriksaan," katanya.

Diketahui sebelumnya penyidik telah mengamankan 18 tersangka atas munculnya vaksin palsu yang terdiri dari Distributor ilegal, produsen, kurir, bidan, dan orang dibagian percetakan. Mereka pun ditangkap dari berbagai daerah seperti Jakarta Timur, Bintaro, Bekasi, Subang, dan Semarang. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya