Ternyata, Tidak Hanya 14 Rumah Sakit yang Jual Vaksin Palsu

Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementrian Kesehatan, Bareskrim Mabes Polri, PT Biofarma, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), dan Satgas Vaksin Palsu.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kabareskrim Ari Dono Sukmanto, Plt Kepala BPOM Bahdar Johan Hamid, Ketua Umum IDAI Aman Bhakti Pulungan, perwakilan Satgas penanggulangan vaksin palsu, Maura Linda Sitanggang dan perwakilan PT Biofarma.

Dalam rapat tersebut, Menkes Nila Moeloek mengungkap 14 nama Rumah Sakit di wilayah Jabodetabek yang memakai vaksin palsu.

Sementara, Kabareskrim Ari Dono mengatakan pihaknya sejauh ini sudah menetapkan 20 tersangka yang diduga terlibat dengan kasus yang sangat meresahkan tersebut.

Perwakilan Satgas penanggulangan vaksin palsu, Maura Linda Sitanggang menjelaskan, pembentukan satgas bertujuan membantu pengungkapan dan penanggulangan vaksin palsu di lapangan. Hal itu sesuai dengan hasil Raker Komisi IX pada tanggal 27 Juni 2016 lalu.

Ketua Komisi IX, Dede Yusuf kemudian mempertanyakan kepada Satgas yang terdiri dari beberapa institusi tersebut, diantaranya BPOM, apakah mereka menemukan nama Rumah Sakit selain 14 nama yang telah disebutkan Menkes.

Mendengar itu, Plt Kepala BPOM Bahdar Johan Hamid menjawab. Dia mengatakan, dari temuannya, ada beberapa nama Rumah Sakit besar.

"Setelah vaksin palsu merebak, kami melakukan tugas menguji sampel dari bareskrim 72 sampel, 61 sampel, 23 sampel dari 7 jenis produk tidak sesuai komposisinya atau palsu. BPOM menemukan 37 faskes dari 9 provinsi. Menemukan 12 situs penjualan vaksin online," jelasnya. [sam]