Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek sudah mengantongi 37 nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang diduga menggunakan vaksin palsu.
Datanya sudah diserahkan ke Bareskrim Polri untuk diselidiki lebih lanjut.
"Sejauh ini ada 37 Fasyankes yang diduga menggunakan vaksin palsu. Mereka diduga membeli vaksi dari distribuÂtor tak resmi. Itu yang sedang kita diselidiki dan datanya sudah diberikan ke Bereskrim," kata Nila usai menghadiri acara Halal Bihalal di Kuningan.
Meski sudah mengantongi jumlah fasyankes tersebut, Nila menegaskan, tidak akan memÂpublikasikan nama-namanya lantaran temuan berdaar hasil penyelidikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di sembilan provinsi di seluruh Indonesia ini masih bersifat dugaan. Sehingga, dia bilang, belum tentu semua fasyankes tersebut bisa dipastikan mengÂgunakan vaksin palsu.
"Masih kita rahasiakan. Karena belum tentu vaksin yang mereka beli semuanya palsu. Tapi ini wajib dicurigai," ujarnya.
Nila sendiri mencoba memasÂtikan bahwa jika ada fasyankes yang terbukti menggunakan vaksin palsu akan ditindak tegas sesuai aturan berlaku.
"Kita berikan satu teguran, kita lihat kesalahannya sampai mana. Apa itu dari oknum atau dari manajemennya. Kalau okÂnum, itu kan berarti kelalaian mengawasi, bukan dari pihak rumah sakitnya," kata Nila.
Kementeriannya, akan melakukan peningkatan dalam pengawasan dan pengedaran vaksin.
"Kita tentu tingkatkan pengaÂwasan apa saja kelemahannya, SOP nya bagaimana kita perÂbaiki lagi," janji Nila.
Pada kesempatan itu, Nila menyarankan kepada seluruh orang tua sebaiknya terlebih dulu konsultasi dengan dokter sebelum memberikan vaksin keÂpada sang buah hatinya. Namun pada dasarnya, lanjut dia, jangan sembarang pilih vaksin, apalagi bukan produksi dalam negeri.
"Vaksin impor ternyata banyak yang palsu. Karena harganya yang melejit, sehingga banyak oknum yang memalsuÂkan beberapa vaksin yang amÂpuh mencegah penyakit. Kalau merasa ragu kita anjurkan konÂsultasi ke dokter anak karena kami jelas gak bisa memantau langsung," saran Nila.
Namun demikian, Nila meÂnyayangkan sejauh ini masih banyak masyarakat yang mengÂgunakan vaksin impor karena tidak mengakibatkan efek samping, seperti halnya demam.
Oleh karena itu, agar tak terjeÂbak Nila kembali menyarankan agar masyarakat memberikan vaksin kepada anak di puskesmas.
"Selain gratis, pendistribusian vaksin di fasilitas kesehatan tersebut dijamin aman dan asli. Karena vaksin dari pemerintah pasti dicek sebelum didistribusiÂkan dan sudah jelas," tukasnya
Dia menambahkan, imunisasi yang wajib diberikan kepada anak sejak lahir ada 8 jenis. Namun, ada beberapa tambahan imunisasi yang diberikan saat sang anak beranjak dewasa.
"Maka hati-hati dalam hal ini. Yang lokal lebih murah dan gak dipalsukan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigjen Agung Setya mengatakan, pihaknya kini telah menetapkan 12 rumah sakit yang diduga telah menerima pasokan vaksin balita palsu. Belasan ruÂmah sakit itu, tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera.
"Kami memastikan dari vakÂsin palsu yang kami temukan, tersebar di Jawa Sumatera. Kita harapkan tim satgas bisa maksiÂmal dengan tukar informasi seÂhingga langkahnya lebih cepat," kata Agung.
Terkait sanksi yang akan diberikan kepada rumah sakit yang terbukti menggunakan vaksin palsu, Agung menegasÂkan, pihaknya menyerahkan seluruhnya kepada Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun yang jelas, vaksin palsu dipasok oleh kesemua rumah sakit itu berasal dari distributor tidak resmi.
"Sistem distribusi vaksin harus resmi. Semua sarana kesehatan harus memperoleh dari disÂtributor resmi, dan diminta audit internal tentang vaksin yang ada stok sekarang dari mana saja," jelas Agung. ***
