PT Agung Podomoro Land (APL), lewat anak perusahaannya PT Muara Wisesa Samudera (MWS), sudah terbukti melakukan pelanggaran berat terkait reklamasi Pulau G, sebagaimana temuan Tim Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta.
Mestinya, tak hanya pengerjaan reklamasi yang dihentikan, tapi Podomoro pantas untuk dibekukan.
"Dia yang mulai melakukan pelanggaran, dan dia yang protes. Seharusnya pemerintah bukan hanya menghentikan penghentian (reklamasi) pulau G. Tapi perusahaan Podomoro harus dibekukan agar tidak buat ulah," tegas pengamat anggaran politik, Uchok Sky Khadafi Barubara, kepada
Kantor Berita Politik RMOL malam ini (Minggu, 3/7).
Uchok juga heran sikap Dirut APL Cosmas Batubara. Menurutnya, Cosmas yang dahulu dulu ikut dalam sistem Orde Baru dan merusak demokrasi, sekarang dengan percaya diri ingin melawan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang selalu membela rakyat kecil.
Bahkan Cosmas mengingatkan Menko Rizal-yang pada masa Orde Baru pernah dipenjara karena kritis-untuk hati-hati bicara tentang reklamasi.
"Tuh Cosmas dari sejak jadi menteri tidak jelas kontribusi apa buar rakyat dan negara ini. Dan sekarang ingin berjuang sok pahlawan kesiangan untuk Orde Podomoro, mau ikut ikutan merusak lingkungan laut Jakarta. Pikir Ompung Cosmas, sesekali berjuang untuk rakyat dong, jangan buat konglomerat melulu," sentil Uchok.
"Marga Batubara itu harus membela rakyat kecil, bukan membela orang-orang kaya yang kerjanya hanya untuk merusak lingkungan hidup," demikian Direktur Center For Budget Analysis (CBA) ini mengingatkan.
Keberatan dan peringatan Cosmas ini disampaikan dalam jumpa pers kemarin.
"Kami swasta pembayar pajak ke birokrasi. Tolong hati-hati katakan sesuatu kepada pembayar pajak, kami hormat kepada Menko (Rizal Ramli) tapi keberatan dikatakan seperti itu (ugal-ugalan)," kata tokoh Golkar berusia 77 tahun yang pernah jadi Menteri TKI dan Menteri Perumahan Rakyat era Soeharto ini.
[zul]
