Sjarif Tjitjip Soetardjo: Pak Ical Sudah Serahkan Penentuan Calon Kepala Daerah Ke DPP Dan DPD

Kepengurusan Partai Golkar dikabarkan masih diselimuti beragam masalah. Di antaranya; masih adanya perbedaan pandangan antara pengurus DPP dan Dewan Pembina Partai Golkar dalam hal penetapan dukungan bagi bakal cagub-cawagub DKI Jakarta dan masih adanya figur-figur bermasalah dalam barisan pengurus DPP Partai Golkar.
 
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengungkap, per­bedaan pandangannya dalam hal penentuan bakal cagub-cawagub yang akan diusung Golkar. Ical tegas menyatakan, partainya belum memberikan dukungan ke Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai jago Golkar, meski Ketua Pelaksana Tugas (Plt) DPD Partai Golkar DKI Jakarta Yorrys Raweyai, telah mendeklarasikan dukungan ke Ahok dan diamini oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Ahok, menurut Ical, memang sosok yang baik. Hanya saja, Golkar harus berpikir ulang jika ingin mendukungnya, mengin­gat Ahok sudah memilih ma­ju melalui jalur independen. Golkar seharusnya mendukung calon yang akan diusung par­tai politik seperti; Yusril Ihza Mahendra maupun Sjafrie Sjamsoeddin. "Jadi, Yusril dan Sjafrie bisa ditimbang-timbang oleh Golkar. Kalau memilih Islamnya, sih tentu Yusril, ya," jelas Ical, dengan sikap yang lebih terbuka.

Selain soal perbedaan pandan­gan dukungn bakal cagub, bari­san pengurus DPP Golkar juga dikritik terkait bertenggernya sejumlah figur eks narapidana korupsi dalam pengurus DPP. Hal itu dianggap bertentangan dengan prinsip PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela) yang tercantum dalam AD/ART Partai Golkar untuk syarat masuk kepengurusan.

Menanggapi kedua isu terse­but, berikut ini penjelasan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Sjarif Tjitjip Soetardjo saat ditemui Rakyat Merdeka di JCC Senayan Jakarta, baru-baru ini;

Kabarnya ada perbe­daan pandangan antara Pengurus DPP dengan Dewan Pembina?
Soal yang mana...

Dalam hal penetapan calon Gubernur DKI. Ical, Ketua Dewan Pembina lebih menjag­okan Yusril ketimbang Ahok, tapi DPP tetap mendukung Ahok?
Kemarin itu kan... Jadi gini, dewan pembina itu haknya yang patut didengar dan diikuti adalah masalah pilpres, pileg sama lembaga-lembaga tinggi negara. Kalau masalah pilkada itu urusan DPP dan DPD.

Tapi Ical sempat bilang, di AD/ ART baru diatur pe­nentuan calon kepala daerah juga tergantung pada Dewan Pembina?
Itu dia yang saya bilang. Yang mutlak itu adalah dalam (penentuan calon) presiden, lembaga tinggi, keputusan-keputusan yang strategis. Itu baru ada.

Memang penentuan jago Golkar di pilkada bukan kepu­tusan strategis?
Kalau pilkada khususnya, memang harus diserahkan pada DPD.

Cukup hanya sampai di DPD?
Iya. Makanya kemarin Pak Ical kemudian lepaskan pada DPD soal pilkada.

Jadi kabar terkait tidak har­monisnya DPP dengan Dewan Pembina tidak benar ya?
Nggak ada... Nggak ada itu.

Selain soal itu, figur barisan pengurus Golkar terus dise­but-sebut bermasalah, dan pu­nya track record kurang baik. Dewan Pembina bagaimana menyikapinya?
Itu kan sudah lama, kok masih saja dipermasalahin. Sudah di­teken sama formatur kok.

Dewan Pembina tidak men­gevaluasi?
Kan sudah dibicarakan. Sebenarnya, terus terang saja, kita kan ikut aturan. Selama aturan itu membolehkan, ya itu oke.

Tapi banyak yang menilai eks napi dan pelaku tindak asusila itu bertentangan dengan prinsip PDLT seba­gaimana tercantum dalam AD/ ART?
Bahwa itu ada masalah citra itu lain hal. PDLT, kalau dia betul ada yang sudah masuk kan berarti sudah... Dia sudah.., Di waktunya saja yang diberitahu­kan. ***