Berita

Djoni Rolindrawan/dok

Kesehatan

Capt. Djoni Ajak Masyarakat Dukung GN-POPA

JUMAT, 01 JULI 2016 | 01:05 WIB | LAPORAN:

Realitas menunjukan bahwa sampai saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk obat dan makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

"Oleh karenanya masyarakat perlu proteksi dini dalam mengkonsumsi obat dan makanan. Kalau asal beli dan asal makan tentu sangat berbahaya bagi kesehatan," ujar anggota Komisi IX DPR, Capt. Djoni Rolindrawan saat menjadi narasumber KIE Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GN-POPA) di Restoran Delima, Jalan Pakuan, Bogor Timur, Kota Bogor, Kamis (30/6).

Menurut dia, maraknya obat ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya tak dapat terhindarkan, bahkan itu terjadi di depan mata. Ketidaktahuan, minimnya akses informasi dan edukasi masyarakat mengenai obat dan makanan tentu harus segera diatasi melalui kerja nyata BPOM, salah satunya program GN POPA.


"Saya kira sangat bagus sebagai langkah promotif dan preventif sebelum masyarakat memperoleh kerugian yang lebih besar lagi. Karena sifatnya gerakan, maka harus sinergis antara pemerintah dan masyarakat," tegas Djoni dihadapan 275 orang Peserta  GN POPA.

Sementara narasumber Rusiana dari BPOM memberikan pemaparan berkaitan dengan keamanan pangan di kalangan masyarakat, sehingga setiap individu diharapkan dapat secara mandiri memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi selalu aman.

"Paling mudah dengan melihat label BPOM disetiap produk, jika ada berarti aman untuk dikonsumsi,” katanya.

Sementara Apep Temi dari Balai Besar POM Bandung memaparkan tentang keamanan obat. Menurutnya, belanja obat secara online merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditolak di era teknologi yang makin berkembang saat ini.

"Oleh karenanya masyarakat sebagai konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli produk-produk farmasi,” tandasnya.[sam]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya