Berita

foto:net

Kesehatan

Umumkan Nama Rumah Sakit Dan Distributor Vaksin Palsu!

BPOM & Kemenkes Jangan Makan Gaji Buta
RABU, 29 JUNI 2016 | 09:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Publik media sosial Tanah Air geram pada pelaku pembuat vak­sin palsu. Postingan foto pelaku pasangan suami-istri; Hidayat Taufiqurahman dan Rita Agustin beserta rumah dan mobil me­wah jadi viral. Netizen tak habis pikir, kok bisa belasan tahun pemerintah kecolongan.
 
Kasus peredaran vaksin palsu selama 13 tahun membuat geram masyarakat. Muncul petisi on­line mendesak Pemerintah Jokowi membeberkan kepada publik nama distributor, rumah sakit dan layanan kesehatan penyebar vaksin palsu.

Petisi online tersebut disampai­kan melalui laman Change.org. Petisi berjudul 'Selamatkan Nyawa Bayi/balita Indonesia. Usut tuntas Pemalsuan Vaksin di Indonesia, sudah ditandatangani 20 ribu lebih netizen. Petisi tersebut terpampang sejak Selasa (28/6) pukul 09.30 WIB, dibuat oleh Niken Rosady.


Petisi menuliskan keresahan pasca terungkapnya kasus tersebut. "Rasa aman tersebut terusik dengan ter­ungkapnya kasus pemalsuan vaksin di Bekasi, dengan salah satu ter­sangkanya adalah pasangan suami istri (mantan perawat). Yang lebih mengerikan lagi, ternyata tindakan pemalsuan ini telah dilakukan sejak tahun 2003. Artinya, sindikat pemalsu vaksin telah beroperasi selama 13 tahun dan telah tersebar ke beberapa daerah di Indonesia," tulisnya.

"Bayangkan, berapa jumlah bayi-balita yang menjadi korban? Anak-anak tak berdosa itu kini menjadi rentan terhadap penyakit berbahaya yang bisa mengancam jiwa, karena vaksin yang digunakan untuk imunisa­si bukan vaksin asli. Sebagai orang tua dan juga konsumen pengguna vaksin, kita berhak untuk mengetahui dan memastikan vaksin yang digunakan itu ASLI dan AMAN," lanjutnya.

Untuk itu, petisi mengajak para orangtua Indonesia untuk mendu­kung penyidikan kasus vaksin palsu dan meminta Polri membasmi tuntas pemalsuan vaksin, serta menindak tegas para pelaku.

Petisi itu juga mendesak Pemerintah, Polri dan pihak berwenang lain untuk mengumumkan nama-nama distributor, rumah sakit, klinik atau tempat kesehatan lain yang terindikasi atau terbukti meng­gunakan vaksin palsu. "Kita harus mendukung pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk men-disclose daftar distributor, RS, klinik, tempat layanan kesehatan yang menggunakan vaksin palsu guna transparansi," tambah Niken dalam update petisinya.

Selain itu, pemerintah juga didesak melakukan vaksinasi ulang secara ser­entak. "Mendorong Pemerintah untuk melakukan vaksin ulangan terhadap anak-anak yang lahir antara tahun 2003â€"2016, guna menjamin generasi indonesia yang sehat dan bebas pe­nyakit berbahaya. Mendorong BPOM untuk lebih agresif mengawasi dan memfilter distribusi vaksin dan obat-obatan pada umumnya," demikian petisi tersebut.

Hingga tadi malam, 20 ribu lebih netizen menandatangani petisi terse­but. Mereka juga menuliskan ko­mentar pada kolom yang tersedia.

Di antaranya, akun Rea Adilla setuju pemerintah harus mengumumkan nama distributor vaksin palsu. "Sebutkan nama rumah sakit dan kliniknya. Sudah capek dengan berita lembaga kesehatan komersil yang kerjanya sembarangan. Masak bisa beredar bertahun-tahun kalau tidak ada permintaan. Hukum semua yang terlibat seadil-adilnya dan lakukan tindakan penyelamatan untuk para korban," katanya.

Akun Li Nyuk Lyawoto sep­endapat, sudah seharusnya pemer­intah membeberkan nama rumah sakit dan distributor vaksin palsu, "Pemerintah wajib mengumumkan RS/klinik yang menggunakan vak­sin palsu, audit sistem pembuangan limbah rumah sakit."

Akun Hapiz Maulana menyampai­kan, masyarakat merupakan konsumen yang merasakan langsung dampak buruk vaksin palsu, bukan pihak distri­busi atau rumah sakit. "Masalah vaksin, masyarakat adalah konsumen, yang bahkan tidak bisa menentukan apakah vaksin yang mereka gunakan baik atau tidak, asli atau palsu. Negara harus menangani masalah ini, jangan terus mengecewakan!" katanya.

Akun Lilik Handayani menegas­kan, pemerintah harus menelusuri kasus pemalsuan vaksin hingga tun­tas, agar kasus serupa tidak terulang, "Usut tuntas masalah vaksin palsu sampai ke akar-akarnya. Ini sudah merusak generasi bangsa! Hukum seberat-beratnya para pelaku..."

Akun Mutiaratih Larasati menjelas­kan, vaksin merupakan hal penting da­lam pertumbuhan anak. "Vaksin adalah hal utama sebagai tameng kehidupan manusia selanjutnya dari serangan penyakit. Jika tamengnya saja palsu, bu­kankah ini termasuk kasus pembunuhan berencana?" jelasnya.

Akun Mas Wage menceritakan pengalamannya memberikan vak­sin kepada anaknya di rumah sakit di daerah Depok. Dia khawatir, anaknya diberi vaksin palsu. "Anak-anak saya vaksinasi di Hermina, seberapa jauh ya jangkauan vaksin palsu ini dari Kemang Pratama sampai Depok? Ya Allah, jagalah anak-anak kami dari manusia nggak punya nurani ini," katanya.

Selain di kolom komentar Change. org, netizen media sosial Twitter juga mendesak pemerintah mengumumkan nama-nama distributor, rumah sakit, klinik atau tempat kesehatan lain yang terindikasi menggunakan vaksin.

Akun @sutanfck juga menyuarakan desakan senada, "Setuju... Selama ini pemerintah dan BPOM selalu menu­tupi dan melindungi dengan alasan agar masyarakat tidak resah. Justru seba­liknya (sebut nama binatang)!!! Seperti kasus susu formula, BPOM tidak mau publikasi merk-merk susunya. BPOM kerjanya cuma absen, duduk terus pu­lang alias makan gaji buta. pas ada kasus heboh baru pada SIDAK!!!! TELAT mas bro.."  ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya