Berita

foto:net

Kesehatan

Umumkan Nama Rumah Sakit Dan Distributor Vaksin Palsu!

BPOM & Kemenkes Jangan Makan Gaji Buta
RABU, 29 JUNI 2016 | 09:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Publik media sosial Tanah Air geram pada pelaku pembuat vak­sin palsu. Postingan foto pelaku pasangan suami-istri; Hidayat Taufiqurahman dan Rita Agustin beserta rumah dan mobil me­wah jadi viral. Netizen tak habis pikir, kok bisa belasan tahun pemerintah kecolongan.
 
Kasus peredaran vaksin palsu selama 13 tahun membuat geram masyarakat. Muncul petisi on­line mendesak Pemerintah Jokowi membeberkan kepada publik nama distributor, rumah sakit dan layanan kesehatan penyebar vaksin palsu.

Petisi online tersebut disampai­kan melalui laman Change.org. Petisi berjudul 'Selamatkan Nyawa Bayi/balita Indonesia. Usut tuntas Pemalsuan Vaksin di Indonesia, sudah ditandatangani 20 ribu lebih netizen. Petisi tersebut terpampang sejak Selasa (28/6) pukul 09.30 WIB, dibuat oleh Niken Rosady.


Petisi menuliskan keresahan pasca terungkapnya kasus tersebut. "Rasa aman tersebut terusik dengan ter­ungkapnya kasus pemalsuan vaksin di Bekasi, dengan salah satu ter­sangkanya adalah pasangan suami istri (mantan perawat). Yang lebih mengerikan lagi, ternyata tindakan pemalsuan ini telah dilakukan sejak tahun 2003. Artinya, sindikat pemalsu vaksin telah beroperasi selama 13 tahun dan telah tersebar ke beberapa daerah di Indonesia," tulisnya.

"Bayangkan, berapa jumlah bayi-balita yang menjadi korban? Anak-anak tak berdosa itu kini menjadi rentan terhadap penyakit berbahaya yang bisa mengancam jiwa, karena vaksin yang digunakan untuk imunisa­si bukan vaksin asli. Sebagai orang tua dan juga konsumen pengguna vaksin, kita berhak untuk mengetahui dan memastikan vaksin yang digunakan itu ASLI dan AMAN," lanjutnya.

Untuk itu, petisi mengajak para orangtua Indonesia untuk mendu­kung penyidikan kasus vaksin palsu dan meminta Polri membasmi tuntas pemalsuan vaksin, serta menindak tegas para pelaku.

Petisi itu juga mendesak Pemerintah, Polri dan pihak berwenang lain untuk mengumumkan nama-nama distributor, rumah sakit, klinik atau tempat kesehatan lain yang terindikasi atau terbukti meng­gunakan vaksin palsu. "Kita harus mendukung pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk men-disclose daftar distributor, RS, klinik, tempat layanan kesehatan yang menggunakan vaksin palsu guna transparansi," tambah Niken dalam update petisinya.

Selain itu, pemerintah juga didesak melakukan vaksinasi ulang secara ser­entak. "Mendorong Pemerintah untuk melakukan vaksin ulangan terhadap anak-anak yang lahir antara tahun 2003â€"2016, guna menjamin generasi indonesia yang sehat dan bebas pe­nyakit berbahaya. Mendorong BPOM untuk lebih agresif mengawasi dan memfilter distribusi vaksin dan obat-obatan pada umumnya," demikian petisi tersebut.

Hingga tadi malam, 20 ribu lebih netizen menandatangani petisi terse­but. Mereka juga menuliskan ko­mentar pada kolom yang tersedia.

Di antaranya, akun Rea Adilla setuju pemerintah harus mengumumkan nama distributor vaksin palsu. "Sebutkan nama rumah sakit dan kliniknya. Sudah capek dengan berita lembaga kesehatan komersil yang kerjanya sembarangan. Masak bisa beredar bertahun-tahun kalau tidak ada permintaan. Hukum semua yang terlibat seadil-adilnya dan lakukan tindakan penyelamatan untuk para korban," katanya.

Akun Li Nyuk Lyawoto sep­endapat, sudah seharusnya pemer­intah membeberkan nama rumah sakit dan distributor vaksin palsu, "Pemerintah wajib mengumumkan RS/klinik yang menggunakan vak­sin palsu, audit sistem pembuangan limbah rumah sakit."

Akun Hapiz Maulana menyampai­kan, masyarakat merupakan konsumen yang merasakan langsung dampak buruk vaksin palsu, bukan pihak distri­busi atau rumah sakit. "Masalah vaksin, masyarakat adalah konsumen, yang bahkan tidak bisa menentukan apakah vaksin yang mereka gunakan baik atau tidak, asli atau palsu. Negara harus menangani masalah ini, jangan terus mengecewakan!" katanya.

Akun Lilik Handayani menegas­kan, pemerintah harus menelusuri kasus pemalsuan vaksin hingga tun­tas, agar kasus serupa tidak terulang, "Usut tuntas masalah vaksin palsu sampai ke akar-akarnya. Ini sudah merusak generasi bangsa! Hukum seberat-beratnya para pelaku..."

Akun Mutiaratih Larasati menjelas­kan, vaksin merupakan hal penting da­lam pertumbuhan anak. "Vaksin adalah hal utama sebagai tameng kehidupan manusia selanjutnya dari serangan penyakit. Jika tamengnya saja palsu, bu­kankah ini termasuk kasus pembunuhan berencana?" jelasnya.

Akun Mas Wage menceritakan pengalamannya memberikan vak­sin kepada anaknya di rumah sakit di daerah Depok. Dia khawatir, anaknya diberi vaksin palsu. "Anak-anak saya vaksinasi di Hermina, seberapa jauh ya jangkauan vaksin palsu ini dari Kemang Pratama sampai Depok? Ya Allah, jagalah anak-anak kami dari manusia nggak punya nurani ini," katanya.

Selain di kolom komentar Change. org, netizen media sosial Twitter juga mendesak pemerintah mengumumkan nama-nama distributor, rumah sakit, klinik atau tempat kesehatan lain yang terindikasi menggunakan vaksin.

Akun @sutanfck juga menyuarakan desakan senada, "Setuju... Selama ini pemerintah dan BPOM selalu menu­tupi dan melindungi dengan alasan agar masyarakat tidak resah. Justru seba­liknya (sebut nama binatang)!!! Seperti kasus susu formula, BPOM tidak mau publikasi merk-merk susunya. BPOM kerjanya cuma absen, duduk terus pu­lang alias makan gaji buta. pas ada kasus heboh baru pada SIDAK!!!! TELAT mas bro.."  ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya