Pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) oleh DPR dalam Rapat Paripurna pada siang tadi Selasa (28/6) sudah sesuai dengan proses hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
"Setiap dari hasil Paripurna ini menjadi hal yang tidak terpisahkan dari catatan setiap fraksi. Dari 10 fraksi, sembilan menyatakan setuju, sedangkan kita menghargai sikap Fraksi PKS yang menolak," ujar Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).
Namun demikian, pria yang akrab disapa Takur ini mengingatkan bahwa catatan dari fraksi merupakan hal yang menjadi tidak terpisahkan dari catatan yang diberikan fraksi.
Diketahui setidaknya ada tiga fraksi yang memberikan catatan. Yaitu, PDIP, Demokrat dan PKS.
PDI Perjuangan mengingatkan bahwa tax amnesty yang hanya berlaku sekali dan tidak berulang akan berhasil jika dibarengi dengan kebijakan dan ketentuan mengenai reformasi perpajakan dan dukungan kepada pemerintah dalam meningkatkan basis Wajib Pajak.
Bukan hanya itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini juga mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan yang berbasis pada identitas tunggal penduduk.
Selain itu, PDIP mendesak pemerintah membuat kebijakan penerimaan pajak yang baik, misalkan terkait denda pengampunan pajak, denda penerimaan pajak harus dimasukkan sebagai dasar penerimaan pajak dalam APBNP.
Sementara Partai Demokrat tidak sepakat dengan defenisi pengampunan dalam tax amnesty yang hanya memberikan pengampunan bagi sanksi administrasi dan pidana pajak saja. Fraksi partai berlambang bintang mercy itu juga tidak sepakat dengan defenisi harta dan tebusan yang tertuang dalam UU Tax Amnesty.
Sedangkan PKS tidak setuju dengan enam pasal dalam UU Tax Amnesty, misalkan terkait fasilitas dan tarif tebusan, harta deklarasi, batas waktu pengampunan pajak yang hanya sampai 31 Maret 2017 yang tidak sejalan dengan tutup buku APBN 2016 yang jatuh pada 31 Desember 2016. Terakhir terkait objek pengampunan pajak, ditetakankan ojek pengampunan pajak adalah kekayaan yang tidak berkaitan dengan transaksi atau usaha ilegal seperti uang hasil transaksi narkoba dan lain sebagainya.
Terkait pelaksanaan catatan yang diberikan ketiga fraksi tersebut, Takur menyerahkan pelaksanaan tax amnesty sepenuhnya kepada pemerintah.
"Untuk menangani, mengatasi dan menyelesaikan berkaitan dengan Tax Amnesty yang sudah diputuskan secara formal dan politisi oleh DPR. Jika penerimaan lebih dari Rp 165 triliun, maka itu semakin bagus," ujarnya.
Lebih lanjut Takur mengatakan bahwa Tax Amnesty hanya berlaku selama 9 bulan yaitu hingga 31 Maret 2017 nanti.
"Lewat dari itu otomatis tidak berlaku. Artinya kesempatan bagi pemegang modal di luar negeri diberikan kesempatan terkait dengan ketentuan tax amensty," tandasnya.
[zul]
