Berita

tersangka pemalsu vaksin/net

Hukum

Jokowi Perlu Bentuk Tim Khusus Tuntaskan Vaksin Palsu

SELASA, 28 JUNI 2016 | 20:26 WIB | LAPORAN:

Terkuaknya vaksin palsu yang sudah diproduksi dan dijual sejak tahun 2003 menandakan ada yang salah dalam pengawasan peredaran produk kesehatan. Imbauan pemerintah agar masyarakat tidak panik harus ditindaklanjuti dengan mengoreksi total sistem pengawasan peredaran vaksin dan menutup semua celah-celah yang memungkinkannya terulang kembali.

Jika perlu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas peredaran vaksin palsu. Mengingat, pemalsuan vaksin jelas membahayakan kesehatan anak.

"Makanya imbauan pemerintah agar masyarakat tidak panik harus ditindaklanjuti dengan memberi keyakinan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Jangan sampai antusiasme dan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi pudar gara-gara peristiwa ini," jelas Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris saat kunjungan kerja di Maluku Utara (Selasa, 28/6).


Menurutnya, tim khusus untuk mengusut tuntas kasus vaksin palsu terdiri dari lintas sektoral, seperti kepolisian, Kementerian Kesehatan, Badan POM, Asosiasi Profesi Kesehatan, organisasi masyarakat, akademisi, serta tentunya pemerintahan daerah.

Pembentukan tim khusus perlu untuk menuntaskan peredaran vaksin palsu tidak terdeteksi selama 13 tahun. Selain juga memastikan penegakan hukum berjalan tegas, serta menemukan formulasi bahwa tidak akan ada lagi kasus serupa. Termasuk formulasi perubahan regulasi jika selama ini dianggap membuka banyak celah peredaran obat dan vaksin palsu.

"Banyak dimensi dari peredaran vaksin palsu ini, bukan hanya soal pelanggaran hukum. Makanya perlu tim khusus. Tidak seperti obat di mana masyarakat masih lebih kritis soal obat asli atau palsu, untuk soal vaksin, masyarakat mempercayakan penuh kepada pemerintah dan sebagian besar masyarakat pasti tidak menyangka bahwa selama ini terjadi peredaran vaksin palsu," beber Fahira.

Terungkapnya peredaran vaksin palsu harus dijadikan momentum bagi pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk memulai gerakan masif bersama-sama memerangi praktik pemalsuan obat dan vaksin.

"Bangun kesadaran agar semua fasilitas kesehatan tergerak untuk memastikan semua vaksin yang dipunyai aman. Masyarakat umum juga diberikan informasi yang intensif agar secara kasat mata mengetahui seperti apa ciri-ciri vaksin palsu," tegas Fahira. [wah]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya