Berita

KASUS VAKSIN PALSU

Saat Ini Momentum Bagi Jokowi-JK Memperbaiki Kebijakan Sektor Kesehatan

SELASA, 28 JUNI 2016 | 20:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Terbongkarnya sindikat produsen dan distributor vaksin palsu mencemaskan publik, lebih-lebih aksi tersebut telah berlangsung selama 13 tahun tanpa pengawasan. Meski dugaan awal hanya bermotif ekonomi, bukan merupakan praktik bioterorisme, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa mengancam masa depan generasi muda.

"Anak-anak dan balita tidak memperoleh kekebalan tubuh seperti diharapkan, sehingga rentan terkena penyakit. Bahkan anak-anak bisa terpapar kuman karena tidak sterilnya proses produksi," ungkap Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Nova Rini, (Selasa, 28/6).

Lebih lanjut dia menambahkan, lemahnya pengawasan dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM juga dapat membangkitkan ketidakpercayaan publik terhadap praktik imunisasi atau vaksinasi. Lebih berbahaya lagi kalau orang tua tidak mau lagi anak-anaknya divaksinasi.


"Penolakan terhadap vaksinasi bisa menyebabkan generasi penerus bangsa tumbuh tanpa perlindungan kesehatan yang dibutuhkan," sambung ibu dari dua orang anak.

Karena itu dia berharap sindikat vaksin palsu tersebut dibongkar hingga tuntas dan pelaku dihukum berat. "Kalau ada oknum di rumah sakit ataupun pemerintah yang terlibat, polisi jangan segan-segan untuk menindak," tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini.

PSI sebagai partai politik yang mengusung semangat anak muda dan kaum perempuan sangat concern terhadap isu kesehatan, lebih-lebih yang menyangkut perempuan dan anak-anak. "PSI tidak ingin bonus demografi yang dinikmati bangsa Indonesia alih-alih menjadi kekuatan produktif, malah jadi sakit-sakitan dan membebani bangsa,” tandas Nova.

Karena itu, menurutnya, pembongkaran jaringan vaksin palsu ini bisa menjadi momentum bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kebijakan di sektor kesehatan dan produksi obat nasional. "Banyak PR yang harus dibereskan pemerintah, sehingga butuh dukungan luas dari segenap elemen," demikian Nova Rini. [zul]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

UPDATE

Kelompok Rentan Lebih Diprioritaskan Menerima MBG Ketimbang Siswa

Senin, 16 Februari 2026 | 03:59

Panglima TNI: Latsitarda Nusantara ke-46 Cetak Kepemimpinan Humanis

Senin, 16 Februari 2026 | 03:42

Reklamasi di PPS Belawan Bikin Sulit Nelayan Tradisional

Senin, 16 Februari 2026 | 03:23

Prabowo dan Benteng Oligarki

Senin, 16 Februari 2026 | 02:59

Anggota Serikat Pekerja Ditekankan Punya Minimal Satu Sertifikat Keahlian

Senin, 16 Februari 2026 | 02:32

DPD Dorong MBG jadi Penopang Stabilitas Sosial dan Ekonomi

Senin, 16 Februari 2026 | 02:16

Rakornispen TNI 2026 Perkuat Silaturahmi Hadapi Perang Informasi

Senin, 16 Februari 2026 | 01:59

Kemala Run 2026 Bali Ajak Pelari Berdonasi untuk Korban Bencana

Senin, 16 Februari 2026 | 01:40

Dapur MBG Kagungan Ratu Berdayakan Kelompok Wanita Tani

Senin, 16 Februari 2026 | 01:20

Serius Bahas Ekonomi

Senin, 16 Februari 2026 | 00:58

Selengkapnya