Berita

KASUS VAKSIN PALSU

Saat Ini Momentum Bagi Jokowi-JK Memperbaiki Kebijakan Sektor Kesehatan

SELASA, 28 JUNI 2016 | 20:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Terbongkarnya sindikat produsen dan distributor vaksin palsu mencemaskan publik, lebih-lebih aksi tersebut telah berlangsung selama 13 tahun tanpa pengawasan. Meski dugaan awal hanya bermotif ekonomi, bukan merupakan praktik bioterorisme, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa mengancam masa depan generasi muda.

"Anak-anak dan balita tidak memperoleh kekebalan tubuh seperti diharapkan, sehingga rentan terkena penyakit. Bahkan anak-anak bisa terpapar kuman karena tidak sterilnya proses produksi," ungkap Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Nova Rini, (Selasa, 28/6).

Lebih lanjut dia menambahkan, lemahnya pengawasan dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM juga dapat membangkitkan ketidakpercayaan publik terhadap praktik imunisasi atau vaksinasi. Lebih berbahaya lagi kalau orang tua tidak mau lagi anak-anaknya divaksinasi.


"Penolakan terhadap vaksinasi bisa menyebabkan generasi penerus bangsa tumbuh tanpa perlindungan kesehatan yang dibutuhkan," sambung ibu dari dua orang anak.

Karena itu dia berharap sindikat vaksin palsu tersebut dibongkar hingga tuntas dan pelaku dihukum berat. "Kalau ada oknum di rumah sakit ataupun pemerintah yang terlibat, polisi jangan segan-segan untuk menindak," tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini.

PSI sebagai partai politik yang mengusung semangat anak muda dan kaum perempuan sangat concern terhadap isu kesehatan, lebih-lebih yang menyangkut perempuan dan anak-anak. "PSI tidak ingin bonus demografi yang dinikmati bangsa Indonesia alih-alih menjadi kekuatan produktif, malah jadi sakit-sakitan dan membebani bangsa,” tandas Nova.

Karena itu, menurutnya, pembongkaran jaringan vaksin palsu ini bisa menjadi momentum bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kebijakan di sektor kesehatan dan produksi obat nasional. "Banyak PR yang harus dibereskan pemerintah, sehingga butuh dukungan luas dari segenap elemen," demikian Nova Rini. [zul]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya