Berita

KASUS VAKSIN PALSU

Saat Ini Momentum Bagi Jokowi-JK Memperbaiki Kebijakan Sektor Kesehatan

SELASA, 28 JUNI 2016 | 20:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Terbongkarnya sindikat produsen dan distributor vaksin palsu mencemaskan publik, lebih-lebih aksi tersebut telah berlangsung selama 13 tahun tanpa pengawasan. Meski dugaan awal hanya bermotif ekonomi, bukan merupakan praktik bioterorisme, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa mengancam masa depan generasi muda.

"Anak-anak dan balita tidak memperoleh kekebalan tubuh seperti diharapkan, sehingga rentan terkena penyakit. Bahkan anak-anak bisa terpapar kuman karena tidak sterilnya proses produksi," ungkap Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Nova Rini, (Selasa, 28/6).

Lebih lanjut dia menambahkan, lemahnya pengawasan dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM juga dapat membangkitkan ketidakpercayaan publik terhadap praktik imunisasi atau vaksinasi. Lebih berbahaya lagi kalau orang tua tidak mau lagi anak-anaknya divaksinasi.


"Penolakan terhadap vaksinasi bisa menyebabkan generasi penerus bangsa tumbuh tanpa perlindungan kesehatan yang dibutuhkan," sambung ibu dari dua orang anak.

Karena itu dia berharap sindikat vaksin palsu tersebut dibongkar hingga tuntas dan pelaku dihukum berat. "Kalau ada oknum di rumah sakit ataupun pemerintah yang terlibat, polisi jangan segan-segan untuk menindak," tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini.

PSI sebagai partai politik yang mengusung semangat anak muda dan kaum perempuan sangat concern terhadap isu kesehatan, lebih-lebih yang menyangkut perempuan dan anak-anak. "PSI tidak ingin bonus demografi yang dinikmati bangsa Indonesia alih-alih menjadi kekuatan produktif, malah jadi sakit-sakitan dan membebani bangsa,” tandas Nova.

Karena itu, menurutnya, pembongkaran jaringan vaksin palsu ini bisa menjadi momentum bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kebijakan di sektor kesehatan dan produksi obat nasional. "Banyak PR yang harus dibereskan pemerintah, sehingga butuh dukungan luas dari segenap elemen," demikian Nova Rini. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya