Berita

ilustrasi/net

Kesehatan

Pemerintah Harus Agendakan Imunisasi Ulang Gratis

SELASA, 28 JUNI 2016 | 12:34 WIB | LAPORAN:

Pemerintah sudah seharusnya mengagendakan pemberian imunisasi ulang secara gratis terhadap anak-anak Indonesia.

Hal itu mesti dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap kesehatan anak-anak akibat jaringan peredaran vaksin palsu yang baru terbongkar.

"Ini sebagai bentuk sikap konsekuen pemerintah atas pengadaan imunisasi wajib," ujar Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak, Reza Indragiri Amriel, dalam keterangan persnya, Selasa (28/6).


Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia perlu memiliki basis data imunisasi nasional. Basis data tersebut dapat diintegrasikan dengan Kartu Identitas Anak (KIA). Sehingga, riwayat imunisasi anak akan terpantau dengan basis data tersebut.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap persediaan vaksin anak.

"Khususnya yang termasuk dalam daftar imunisasi wajib, di seluruh sentra kesehatan yang menyelenggarakan layanan imunisasi anak," papar psikolog forensik kriminal tersebut.

Terlepas dari beberapa jenis vaksin yang diberikan gratis di posyandu, pemerintah sudah sewajarnya memperkuat dukungan bagi penelitian dan pengembangan vaksin dalam rangka memperluas akses masyarakat ke berbagai fasilitas kesehatan.

"Termasuk ketersediaan vaksin yang berkualitas dan berharga terjangkau," jelasnya. [ald]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Selesaikan Bentrok di Matraman dengan Kepala Dingin

Senin, 27 Juli 2026 | 20:25

Metode Backfill Tailing jadi Andalan Tambang Bawah Tanah Lebih Ramah Lingkungan

Senin, 27 Juli 2026 | 20:24

Putusan Majelis Syura PKS: Dukung Kebijakan Ekonomi Prabowo Hingga Soroti LGBTQ

Senin, 27 Juli 2026 | 20:23

Pramono Minta Warga Kepala Dingin Sikapi Bentrokan di Matraman

Senin, 27 Juli 2026 | 20:16

Sebagai Wakil Rakyat, DPR Punya Tiga Tugas yang Wajib Dijalankan

Senin, 27 Juli 2026 | 20:14

KSSK Bakal Libatkan Danantara dalam Setiap Pengambilan Keputusan

Senin, 27 Juli 2026 | 20:02

Kuasa Hukum Sebut Kasus TPPU Febrie Adriansyah Masih Abu-Abu

Senin, 27 Juli 2026 | 19:59

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Komunitas Lintas Iman Satukan Tekad Hadapi Krisis Iklim

Senin, 27 Juli 2026 | 19:49

Kompetisi Debat Pemilu ke-VI Bawaslu Cetak Rekor Peserta Terbanyak

Senin, 27 Juli 2026 | 19:48

Selengkapnya