Berita

ilustrasi/net

Kesehatan

Pemerintah Harus Agendakan Imunisasi Ulang Gratis

SELASA, 28 JUNI 2016 | 12:34 WIB | LAPORAN:

Pemerintah sudah seharusnya mengagendakan pemberian imunisasi ulang secara gratis terhadap anak-anak Indonesia.

Hal itu mesti dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap kesehatan anak-anak akibat jaringan peredaran vaksin palsu yang baru terbongkar.

"Ini sebagai bentuk sikap konsekuen pemerintah atas pengadaan imunisasi wajib," ujar Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak, Reza Indragiri Amriel, dalam keterangan persnya, Selasa (28/6).


Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia perlu memiliki basis data imunisasi nasional. Basis data tersebut dapat diintegrasikan dengan Kartu Identitas Anak (KIA). Sehingga, riwayat imunisasi anak akan terpantau dengan basis data tersebut.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap persediaan vaksin anak.

"Khususnya yang termasuk dalam daftar imunisasi wajib, di seluruh sentra kesehatan yang menyelenggarakan layanan imunisasi anak," papar psikolog forensik kriminal tersebut.

Terlepas dari beberapa jenis vaksin yang diberikan gratis di posyandu, pemerintah sudah sewajarnya memperkuat dukungan bagi penelitian dan pengembangan vaksin dalam rangka memperluas akses masyarakat ke berbagai fasilitas kesehatan.

"Termasuk ketersediaan vaksin yang berkualitas dan berharga terjangkau," jelasnya. [ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya