Berita

Nila F Moeloek:net

Wawancara

WAWANCARA

Nila F Moeloek: Ini Bukan Kelalaian, Tapi Memang Ada Oknum Yang Ingin Ambil Keuntungan

SELASA, 28 JUNI 2016 | 09:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek meyakini keberadaan vaksin palsu yang belakangan terungkap dampaknya tidak ter­lalu membahayakan kesehatan. Menurut Nila, vaksin palsu itu tidak akan menyebabkan kema­tian. "Karena suntikan dari imu­nisasi itu hanya setengah sampai satu cc," kata Nila di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Berikut penjelasan Nila mengenai kasus tersebut.

Bareskrim mengungkap peredaran vaksin palsu, tang­gapan Anda?
Kementerian Kesehatan mengecam adanya pemalsuan vak­sin yang dapat mengancam kesehatan generasi penerus bangsa. Kementerian Kesehatan sangat menentang dan tidak bisa mem­beri toleransi pemalsuan obat termasuk vaksin yang berbahaya pada kesehatan.

Lantas bagaimana penanganannya terhadap vaksin palsu yang kadung beredar?

Lantas bagaimana penanganannya terhadap vaksin palsu yang kadung beredar?
Vaksin untuk program imu­nisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik fasilitas pemer­intah maupun swasta.

Lantas apakah ada risiko kematian jika divaksin meng­gunakan vaksin palsu?
Nggak, nggak sampai (meninggal). Karena gini, suntikan dari imunisasi itu hanya setengah sampai satu cc .

Kasus vaksin palsu terungkap, bagaimana sebenarnya program vaksin milik pemerintah?
Dari pemerintah itu program. Jadi artinya, program imunisasi kita dari Bio Farma dan mendis­tribusikannya melalui dinas provinsi.

Tetapi, ada swasta yang me­mang bisa membeli juga kepada Bio Farma. Tapi kalau program pemerintah adalah vaksin dasar, atau vaksin yang wajib. Jadi ada delapan vaksin.

Lantas kenapa masyarakat bisa mendapat vaksin pal­su?
Jadi ada beberapa masyarakat, umumnya yang mampu, itu menginginkan misalnya vaksin cacar air, vaksin influenza, tapi tidak ada di program Bio Farma. Dan akhirnya itu diimpor dan harganya mahal.

Jadi itu yang dipalsukan. Bio Farma sudah menjelaskan kalau program pemerintah harganya murah, dan nggak ada yang mau memalsukan.

Apakah pengawasan yang lemah atau ada kelalaian?
Bukan kelalaian, jadi memang ada oknum yang ingin mengam­bil keuntungan. Dan ini yang mau diselidiki.

Berapa besar jumlah anak yang mengkonsumsi vaksin palsu?

Ini yang sedang kami te­lusuri. Jadi nanti data yang kami dapatkan dari Bareskrim, ini rumah sakit atau fasilitas kesehatan mana, ini nanti kita lihat. Tapi selain itu juga ada cara lain.

Apa itu?
Yaitu seperti yang dikatakan tim dokter Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dilakukan pengulangan juga bisa.

Jadi upaya pemerintah un­tuk menenangkan masyarakat saat ini bagaimana?
Tadi sudah banyak dikata­kan, kesimpulannya kan sudah diketahui.

Lantas usaha pemerintah mencari oknum yang terkait kasus vaksin palsu?
Itu urusan polisi. Tapi kami tentu kerja sama. Seperti isinya dulu yang ingin kami ketahui, betul nggak palsu atau tidak. Nanti akan dilakukan uji lab.

Koordinasi dengan Kepolisian bagaimana?
Bagus. Kita kan selalu berkoordinasi dan saya kita itu sudah jelas.

Berapa anak yang sudah jadi korban?
Tidak ada, sudah diungkapkan semua. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya