Berita

Nila F Moeloek:net

Wawancara

WAWANCARA

Nila F Moeloek: Ini Bukan Kelalaian, Tapi Memang Ada Oknum Yang Ingin Ambil Keuntungan

SELASA, 28 JUNI 2016 | 09:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek meyakini keberadaan vaksin palsu yang belakangan terungkap dampaknya tidak ter­lalu membahayakan kesehatan. Menurut Nila, vaksin palsu itu tidak akan menyebabkan kema­tian. "Karena suntikan dari imu­nisasi itu hanya setengah sampai satu cc," kata Nila di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Berikut penjelasan Nila mengenai kasus tersebut.

Bareskrim mengungkap peredaran vaksin palsu, tang­gapan Anda?
Kementerian Kesehatan mengecam adanya pemalsuan vak­sin yang dapat mengancam kesehatan generasi penerus bangsa. Kementerian Kesehatan sangat menentang dan tidak bisa mem­beri toleransi pemalsuan obat termasuk vaksin yang berbahaya pada kesehatan.

Lantas bagaimana penanganannya terhadap vaksin palsu yang kadung beredar?

Lantas bagaimana penanganannya terhadap vaksin palsu yang kadung beredar?
Vaksin untuk program imu­nisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik fasilitas pemer­intah maupun swasta.

Lantas apakah ada risiko kematian jika divaksin meng­gunakan vaksin palsu?
Nggak, nggak sampai (meninggal). Karena gini, suntikan dari imunisasi itu hanya setengah sampai satu cc .

Kasus vaksin palsu terungkap, bagaimana sebenarnya program vaksin milik pemerintah?
Dari pemerintah itu program. Jadi artinya, program imunisasi kita dari Bio Farma dan mendis­tribusikannya melalui dinas provinsi.

Tetapi, ada swasta yang me­mang bisa membeli juga kepada Bio Farma. Tapi kalau program pemerintah adalah vaksin dasar, atau vaksin yang wajib. Jadi ada delapan vaksin.

Lantas kenapa masyarakat bisa mendapat vaksin pal­su?
Jadi ada beberapa masyarakat, umumnya yang mampu, itu menginginkan misalnya vaksin cacar air, vaksin influenza, tapi tidak ada di program Bio Farma. Dan akhirnya itu diimpor dan harganya mahal.

Jadi itu yang dipalsukan. Bio Farma sudah menjelaskan kalau program pemerintah harganya murah, dan nggak ada yang mau memalsukan.

Apakah pengawasan yang lemah atau ada kelalaian?
Bukan kelalaian, jadi memang ada oknum yang ingin mengam­bil keuntungan. Dan ini yang mau diselidiki.

Berapa besar jumlah anak yang mengkonsumsi vaksin palsu?

Ini yang sedang kami te­lusuri. Jadi nanti data yang kami dapatkan dari Bareskrim, ini rumah sakit atau fasilitas kesehatan mana, ini nanti kita lihat. Tapi selain itu juga ada cara lain.

Apa itu?
Yaitu seperti yang dikatakan tim dokter Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dilakukan pengulangan juga bisa.

Jadi upaya pemerintah un­tuk menenangkan masyarakat saat ini bagaimana?
Tadi sudah banyak dikata­kan, kesimpulannya kan sudah diketahui.

Lantas usaha pemerintah mencari oknum yang terkait kasus vaksin palsu?
Itu urusan polisi. Tapi kami tentu kerja sama. Seperti isinya dulu yang ingin kami ketahui, betul nggak palsu atau tidak. Nanti akan dilakukan uji lab.

Koordinasi dengan Kepolisian bagaimana?
Bagus. Kita kan selalu berkoordinasi dan saya kita itu sudah jelas.

Berapa anak yang sudah jadi korban?
Tidak ada, sudah diungkapkan semua. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya