Berita

Nila F Moeloek:net

Wawancara

WAWANCARA

Nila F Moeloek: Ini Bukan Kelalaian, Tapi Memang Ada Oknum Yang Ingin Ambil Keuntungan

SELASA, 28 JUNI 2016 | 09:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek meyakini keberadaan vaksin palsu yang belakangan terungkap dampaknya tidak ter­lalu membahayakan kesehatan. Menurut Nila, vaksin palsu itu tidak akan menyebabkan kema­tian. "Karena suntikan dari imu­nisasi itu hanya setengah sampai satu cc," kata Nila di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Berikut penjelasan Nila mengenai kasus tersebut.

Bareskrim mengungkap peredaran vaksin palsu, tang­gapan Anda?
Kementerian Kesehatan mengecam adanya pemalsuan vak­sin yang dapat mengancam kesehatan generasi penerus bangsa. Kementerian Kesehatan sangat menentang dan tidak bisa mem­beri toleransi pemalsuan obat termasuk vaksin yang berbahaya pada kesehatan.

Lantas bagaimana penanganannya terhadap vaksin palsu yang kadung beredar?

Lantas bagaimana penanganannya terhadap vaksin palsu yang kadung beredar?
Vaksin untuk program imu­nisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik fasilitas pemer­intah maupun swasta.

Lantas apakah ada risiko kematian jika divaksin meng­gunakan vaksin palsu?
Nggak, nggak sampai (meninggal). Karena gini, suntikan dari imunisasi itu hanya setengah sampai satu cc .

Kasus vaksin palsu terungkap, bagaimana sebenarnya program vaksin milik pemerintah?
Dari pemerintah itu program. Jadi artinya, program imunisasi kita dari Bio Farma dan mendis­tribusikannya melalui dinas provinsi.

Tetapi, ada swasta yang me­mang bisa membeli juga kepada Bio Farma. Tapi kalau program pemerintah adalah vaksin dasar, atau vaksin yang wajib. Jadi ada delapan vaksin.

Lantas kenapa masyarakat bisa mendapat vaksin pal­su?
Jadi ada beberapa masyarakat, umumnya yang mampu, itu menginginkan misalnya vaksin cacar air, vaksin influenza, tapi tidak ada di program Bio Farma. Dan akhirnya itu diimpor dan harganya mahal.

Jadi itu yang dipalsukan. Bio Farma sudah menjelaskan kalau program pemerintah harganya murah, dan nggak ada yang mau memalsukan.

Apakah pengawasan yang lemah atau ada kelalaian?
Bukan kelalaian, jadi memang ada oknum yang ingin mengam­bil keuntungan. Dan ini yang mau diselidiki.

Berapa besar jumlah anak yang mengkonsumsi vaksin palsu?

Ini yang sedang kami te­lusuri. Jadi nanti data yang kami dapatkan dari Bareskrim, ini rumah sakit atau fasilitas kesehatan mana, ini nanti kita lihat. Tapi selain itu juga ada cara lain.

Apa itu?
Yaitu seperti yang dikatakan tim dokter Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dilakukan pengulangan juga bisa.

Jadi upaya pemerintah un­tuk menenangkan masyarakat saat ini bagaimana?
Tadi sudah banyak dikata­kan, kesimpulannya kan sudah diketahui.

Lantas usaha pemerintah mencari oknum yang terkait kasus vaksin palsu?
Itu urusan polisi. Tapi kami tentu kerja sama. Seperti isinya dulu yang ingin kami ketahui, betul nggak palsu atau tidak. Nanti akan dilakukan uji lab.

Koordinasi dengan Kepolisian bagaimana?
Bagus. Kita kan selalu berkoordinasi dan saya kita itu sudah jelas.

Berapa anak yang sudah jadi korban?
Tidak ada, sudah diungkapkan semua. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya