DUNIA dikagetkan oleh keluarnya British dari Uni Eropa (Brexit). Padahal kejadian itu telah diperkirakan sebelumnya oleh banyak pihak yang merasa Inggris sejak awal tidak bersungguh sungguh bergabung dengan Uni Eropa. Buktinya Inggris tidak pernah mau meninggalkan Poundsterling dan tidak mau menerima Euro sebagai mata uang mereka.
Brexit hanya menunggu memomentumnya saja untuk keluar. Krisis 2008 yang melanda Eropa dan Amerika Serikat yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, menjadi momentum bagi Inggris untuk mengambil keputusan keluar.
Hingga saat ini krisis Eropa semakin parah, negara negara Uni Eropa terperangkap utang yang besar. Yunani, Irlandia, Portugal, Spanyol, tinggal serpihan yang sulit diselamatkan. Ditambah lagi dengan banyaknya imigrasi yang masuk ke European Union (EU) yang semakin tidak terbendung akan menajdi sumber masalah yang besar bagi Uni Eropa. Inggris sebagai negara Kerajaan terbesar di dunia yang telah berusia lebih dari 1000 tahun ini tidak mau mati konyol atau tenggelam bersama sama dengan Uni Eropa.
Sejatinya Uni Eropa bukanlah sebuah regionalisme yang dibangun di atas kerjasama sebagaimana yang dibayangkan banyak orang. EU sejatinya adalah organisasi perdagangan bebas yang dibangun di atas dasar persaingan. Itulah mengapa dalam perkembangannya perekonomian mereka saling memangsa satu sama lainnya.
Apa yang kita saksikan dalam peristiwa Brexit ini merupakan suatu contoh bahwa negara di dunia sekarang kembali ke nasionalisme mereka masing masing. Ini juga berarti berakhirnya kepercayaan terhadap globalisasi dan internasionalisme. Seluruh organsiasi internasional yang menaungi globalisasi seperti WTO, G20, APEC, telah gagal melahirkan keseimbangan global baru. Justru yang terjadi adalah kekacauan dan krisis yang terjadi dalam tempo yang semakin cepat, setelah krisis 98 melanda Asia, krisis hebat 2008 melanda Amerika Serikat dan Uni Eropa dan Krisis utang publik 2014 melanda China.
Kemana Inggris pergi? Inggris kembali kepada kerajaan Britania Raya, dengan The Commonwealth yang beranggotakan 53 negara di enam benua yang berpenghuni dengan jumlah populasi mencapai 2,1 miliar. Inggris tetap menjadi kekuatan nasionalis yang besar dan kembali kepada konstitusi kerajaan mereka.
Bagaimana dengan Indonesia dan ASEAN? Masih ingat tahun 2010 lalu, ketika indonesia mengalami defisit perdagangan berturut turut dengan China sejak 2004 dan menguras devisa, membangkrutkan industri besi baja, petrokimia, makanan minuman dan mainan anak anak? Indonesia hendak melakukan negosiasi dengan China, dan ternyata tidak bisa. Indonesia harus mengajak seluruh negara ASEAN untuk bernegosiasi dengan China, akhirnya gagal dan Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan China sampai dengan hari ini.
Kok bisa? Indonesia yang mendirikan ASEAN kok malah Indonesia yang harus menderita oleh kebijakan yang dibuat ASEAN? Disinilah masalahnya. ASEAN yang dibangun 1967 sebagai organsiasi kerjasama telah diubah oleh para pengkhianat menjadi organsiasi perdagangan bebas.
Puncaknya setelah dibentuk konstitusi bersama ASEAN (ASEAN Charter) pada tahun 2007 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 2008 (guagatan masyarakat Ke Mahkamah Konstitusi dikalahkan oleh Mahfud MD dkk). Sejak saat itu ASEAN telah menjadi entitas hukum sendiri secara internasional, akibatnya kedaulatan Indonesia terenggut menjadi kedaulatan ASEAN.
Lalu bagaimana Indonesia memandang Brexit? Inggris telah keluar dari EU. Itu artinya Inggris telah kembali kepada nasionalismenya. Inggris juga kembali kepada konstitusi kerajaannya dan melepaskan seluruh konstitusi Eropa. Pelajaran dari Berxit tersebut terang benderang. Indonesia harus merebut kembali kedaulatannya dari ASEAN. Indonesia harus kembali kepada Konstitusi Pancasila dan UUD 1945 yang asli, mengurusi 34 Propinsi secara sungguh sungguh, menanggalkan demokrasi liberal kapitalis, sebagaimana Inggris kembali kepada sistem kerajaan dan mengurusi 53 negara persemakmurannya. [***]
Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno
