Rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesahatan, Nila Moeloek, yang membahas peredaran vaksin palsu berlangsung penuh kecaman terhadap pemerintah.
Pemerintah dianggap sangat menyepelekan masalah lewat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan di media massa, bahkan oleh pejabat selevel Menkes.
Anggota Komisi IX, Irma Suryani, tidak bisa menerima imbauan Menkes yang meminta masyarakat tidak resah.
Apalagi sampai sekarang masyarakat belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah soal dampak kesehatan dari penggunaan vaksin palsu. Begitu pula tentang sejauh mana penyebaran vaksin palsu yang tidak terkontrol pemerintah. Semua hal penting itu dianggap remeh oleh pemerintah.
"Saya tidak terima pernyataan itu. Ini kriminal dan fatal bagi anak bangsa. Belum selesai kasus obat anastesi yang memakan korban nyawa, masalah ini muncul," ungkap Irma dalam rapat yang masih berlangsung sekarang di ruang rapat Komisi IX, Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/6).
Dia meminta Menkes tidak cuma sibuk membela diri dan institusinya. Secara konstitusi, Kemenkes sebenarnya berfungsi menjaga kesehatan seluruh masyarakat. Fungsi itu saja sudah gagal dijalankan hingga muncul kasus ini.
"Kalau masalah ini dibiarkan akan berdampak pada mahalnya biaya pengobatan masyarakat akibat vaksin palsu," ujar Irman.
Irma lebih curiga karena operasi distirbusi vaksin palsu itu berjalan sangat rapih selama belasan tahun.
"Ada yang bermain dari tingkat pemasok, pembuat dan penerima. Saya tidak yakin tim medis rumah sakit tidak bisa bedakan vaksin palsu dan asli. Tenaga medis pasti tahu itu, lalu kenapa mereka bisa bermain lama?" gugatnya.
[ald]
