Berita

foto :net

Nusantara

Ahok: Lahan Rusun Cengkareng Yang Dibeli Ternyata Punya Pemprov DKI

SENIN, 27 JUNI 2016 | 15:29 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Lahan Rusun Cengkareng yang dibeli Dinas Perumahan DKI ternyata milik Pemprov DKI sendiri.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) curiga ini perbuatan oknum.

"Ada penghilangan surat yang menyatakan itu sewa. Itu aslinya ternyata punya DKI," kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (27/6).


Sementara, keterangan dari lurah setempat bahwa lahan tersebut bukan milik DKI.

"Makanya saya minta mesti telusuri duitnya kemana saja atau apakah oknum lurah juga terima duit," imbuhnya.

Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015. Lahan untuk rumah susun itu dibeli dengan harga Rp 600 miliar.

Awalnya, Ahok menaruh curiga dengan mahalnya jasa notaris dalam transaksi itu. Sebab, jasa notaris dalam transaksi pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat mencapai Rp 4-5 miliar.

"Kita nggak tau. Justru itu kan ada penipuan," sesalnya.

Sebelumnya, Ahok meminta bantuan Badan Pemerika Keuangan (BPK) mengecek indikasi penyimpangan dalam biaya notaris pembelian lahan rumah susun Cengkareng pada anggar 2015. Pembebasan lahan seluas 4,7 hektar itu menggunakan anggaran kurang lebih Rp 670 miliar.

"Kami curiga pembelian lahan yang biaya notarisnya mahal. Kami minta bantuan BPK untuk periksa," ujar Ahok.[wid]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya