Berita

Fahri hamzah/net

Fahri Hamzah Minta Kementerian Keuangan Alokasikan Anggaran Untuk Kinerja Ulama

JUMAT, 24 JUNI 2016 | 16:25 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

‎. Pemerintah kerap kewalahan melaksanakan kampanye penjagaan lingkungan hidup yang sehat, khususnya terkait sanitasi air. Hal ini terjadi karena  banyak aturan yang dibuat, namun di tataran lapangan, tak bisa dilaksanakan masyarakat.

Karena itu, Pemerintah kerap minta tolong kepada para ulama, salah satunya di MUI, supaya membantu Pemerintah menggerakkan masyarakat melaksanakan program-program, khususnya terkait isu lingkungan hidup. Wujud bantuan Ulama, seperti lewat MUI, adalah dengan membahas dan kemudian mengeluarkan Fatwa MUI.

"Ternyata MUI ini menghadapi intensitas permintaan fatwa yang banyak, terutama yang terkait gaya hidup masyarakat. Saat ini yang dikerjakan tentang sanitasi. MUI mengajak saya dan DPR, agar didukung dalam program sanitasi itu," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, ‎usai menerima rombongan MUI yang mendatangi pimpinan DPR RI, di gedung parlemen, komplek Senayan, Jakarta, Jumat (24/6). Rombongan MUI dipimpin‎ Ketua bidang lembaga pemualiaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, Hayu Prabowo.

"Ini kadang aneh tapi nyata. Kadang, orang itu sulit soal kebersihan, kadang negara tak sanggup menyuruh warganya. Kerap kali masyarakat lebih dengar pendetanya atau kyainya supaya mau bersih-bersih. Inilah yang dikerjakan MUI," tambah Fahri.‎

Dengan itu, Fahri mengatakan DPR akan mendesak Pemerintah agar menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan fatwa, sosialisasi, hingga pelaksanaannya. Selama ini, hal demikian kerap terlupakan.

"Sekarang MUI sering komplain, mereka disuruh buat fatwa, tapi anggaran dari mereka sendiri. Salah satu peran kami adalah mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, memperjuangkan alokasi anggaran," ujar Fahri, sambil mengatakan bahwa pimpinan DPR akan mendesak kementerian Keuangan diharap bisa mendukung dengan menyediakan pendanaan pembuatan fatwa hingga pelaksanaan di lapangan.‎

Apakah anggota DPR akan ikut berkampanye sanitas itu nantinya? Menjawab itu, Fahri mengatakan bahwa anggota dewan kerap dilihat sebagai partisan. Diakuinya, kadangkala rakyat tak suka bila sebuah nasihat datangnya dari anggota Parlemen. ‎

"Jadi soal sanitasi ini biarlah jadi urusan kyai, pendeta, atau yang lain. Jadi supaya efektif. Kalau politisi yang bicara, nanti dianggap kampanye dan pencitraan," kata Fahri.

Sementara itu, Hayu Prabowo menjelaskan bahwa saat ini MUI sudah mengeluarkan 6 fatwa lingkungan. Salah satu yang sedang diterapkan adalah pembangunan sanitasi masyarakat. Untuk pendanaannya, diambil dari dana sumbangan seperti zakat dan wakaf.

‎"Ada permintaan dari Bappenas dan Dinas Kesehatan, yang mengaku sistemnya belum komplit. Untuk mengedukasi sanitasi, mereka kekurangan tenaga. Padahal ulama kita ada di pesantren dan sekolah lainnya. Dan merekapun mudah kumpulkan orang. Nah, Ponpes maupun masjid ini yang diberdayakan," jelas Hayu.

Karena Pemerintah kekurangan dana, maka digunakanlah dana infaq dan shadaqoh yang sudah ada.

Bagi MUI, isu kesehatan dan lingkungan ini memang penting, sebab akan menentukan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Dengan air serta sanitasi yang buruk, secara otomatis indeks yang dimaksud akan rendah.

Hayu melanjutkan, saat ini pihaknya sedang memfinalisasi fatwa tentang pembakaran hutan, yang bertujuan mengurangi perilaku manusia yang membakar hutan. Sebab disadari, 99 persen peristiwa kebakaran hutan dilakukan oleh manusia.

"Bagi kami, air dan udara itu, bila tak dijaga, akan membawa cacat buat anak cucu kita. Banyak pemuda daerah terkena asap, gagal masuk tentara karena paru-paru rusak dan terganggu. Air juga begitu. Kalau rusak, pencernaan bisa rusak. Intinya, indeks pembangunan manusia harus dijaga dengan menjaga lingkungan hidup," demikian Hayu. [ysa] ‎ ‎

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya