Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tidak bisa dipersalahkan atas beredarnya vaksin dan obat-obatan palsu.
Begitu ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani kepada wartawan, Jumat (24/6).
Menurut dia, pengawasan obat-obatan di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan anggaran yang memadai. Tapi yang justru terjadi anggaran BPOM dipangkas oleh Kementerian Kesehatan.
"Anggaran cuma sekitar Rp 1 triliun. Sementara yang mau diawasi se-Indonesia," cetusnya.
Apalagi, tambah Irma, BPOM tidak punya kewenangan memberi sanksi apapun atas temuan vaksin maupun obat-obatan palsu.
"Mereka hanya bisa lapor ke polisi. Iya kalau polisi menindaklanjuti. Kalau tidak, kongkalingkong lagi. Enggak ada efek jera. Ini masalah klasik yang tidak pernah selesai," ucapnya.
Seharusnya, masih kata Irma, hal-hal seperti ini menjadi perhatian pemerintah, utamanya Menteri Kesehatan. Karena tugas Menkes bukan semata untuk mengawasi rumah sakit pemerintah tapi juga swasta.
"Ini (vaksin dan obat palsu) berbahaya bagi anak," tegas politisi Nasdem itu.
Karena itu ia meminta para dokter untuk tidak malas memperhatikan resep yang diberikannya.
"Dokter jangan cuma menyerahkan tugasnya ke perawat. Lihat obatnya apakah itu asli atau palsu," jelasnya.
Irma menceritakan, di luar negeri seorang dokter mengerjakan semua yang menjadi tugas dan kewajibannya. Tugas perawat hanya mengurusi administrasi yang dibutuhkan pasien dan dokter. Bandingkan dengan kebanyakan dokter di dalam negeri.
"Saya tidak yakin dokter ada yang nakal. Tapi saya kira ini oknum dan mafia di RS yang cari untung dari obat dan vaksin palsu. Ada RS seperti itu harus laporkan. Cabut izinnya. Harus ada sidak Menkes dan Polisi," pungkasnya.
[wid]
